RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan data dan opini publik sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus mampu mendengar aspirasi masyarakat secara terbuka, mengolahnya secara ilmiah, dan menerjemahkannya menjadi layanan publik yang responsif.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat membuka World Association for Public Opinion Research (WAPOR) Asia Pacific 9th Annual Conference 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin, 27 Juli 2026, saat Konferensi bertema Public Opinion in a Fast-Changing World itu dihadiri akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, media, dan praktisi opini publik dari berbagai negara.

“Di tengah perubahan besar ini, kemampuan untuk mendengarkan masyarakat secara jujur, ilmiah, dan bertanggung jawab menjadi hal yang kian krusial. Keragaman warga Jakarta menuntut pemerintah menjadi pendengar yang baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan mengambil keputusan berbasis data,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta menghimpun masukan masyarakat melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, media sosial, kanal pengaduan publik, aplikasi Jakarta Kini (JAKI), hingga forum partisipasi masyarakat. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk memetakan persoalan, mengevaluasi pelayanan publik, serta menyempurnakan kebijakan daerah.

Pramono menilai pemanfaatan data harus dibarengi dengan keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menindaklanjuti persoalan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Dalam pandangan saya, kebijakan publik yang efektif sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu terbangun ketika warga melihat pemerintah hadir secara transparan, responsif, dan berdedikasi penuh dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pramono menyambut baik penyelenggaraan WAPOR Asia Pacific 2026 di Jakarta. Ia mengatakan Balai Kota Jakarta terbuka untuk menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai forum internasional yang mendorong pertukaran gagasan dan kolaborasi.

Menurutnya, penyelenggaraan konferensi tersebut sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global yang terbuka terhadap riset, inovasi, dan kerja sama lintas sektor. Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan terus memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, media, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Semoga Jakarta dapat menjadi platform bagi lahirnya pengetahuan dan kolaborasi baru dalam riset opini publik di Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada Litbang Kompas yang menerima Anugerah Media Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) 2026 atas konsistensinya memanfaatkan hasil riset dalam pemberitaan dan analisis publik.

Konferensi WAPOR Asia Pacific 2026 berlangsung hingga 29 Juli di Perpustakaan Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Forum ini diikuti 110 peserta dari 21 negara dengan pembahasan mencakup metodologi survei, kebijakan perkotaan, kohesi sosial, kesehatan mental, hingga isu geopolitik.

Ketua Penyelenggara WAPOR Asia Pacific 2026, Philips J. Vermonte, mengatakan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Prof. Jamhari Makruf menekankan pentingnya penguatan metodologi agar riset opini publik memiliki kredibilitas tinggi dan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan.

Ketua Umum PERSEPI Djayadi Hanan menambahkan, penghargaan kepada media diberikan untuk mendorong pemanfaatan riset opini publik yang semakin berkualitas, baik dalam pemberitaan maupun analisis berbagai isu sosial, politik, dan kebijakan publik.