Transportasi Publik Jakarta Jangkau 93 Persen Wilayah
- 29 Sep 2026 22:30 WIB
- Jakarta
RRI.CO.ID, Jakarta - Cakupan layanan transportasi publik di Jakarta kini telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah. Peningkatan jangkauan tersebut diikuti kenaikan penggunaan angkutan umum dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi.
“Alhamdulillah, konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah 93 persen lebih. Penggunaan transportasi publik juga terus meningkat, menunjukkan bahwa transportasi Jakarta mengalami perbaikan yang signifikan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 29 September 2026.
Menurut Pramono, peningkatan layanan tersebut, juga tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 97,5 persen berdasarkan survei Litbang Kompas. Pramono juga menyoroti peningkatan posisi Jakarta dalam pemeringkatan kota dunia yang dirilis Oxford Economics.
“Posisi Jakarta disebut naik dari peringkat 287 pada 2024 menjadi 140 dari 1.000 kota pada 2026,” kata Pramono.
Di Indonesia, Jakarta berada di posisi teratas dalam pemeringkatan tersebut, disusul Surabaya di peringkat 308, Medan 371, dan Bandung 409. Pramono mengatakan transportasi publik menjadi salah satu aspek yang dinilai.
Lebih lanjut Pramono menjelaskan, peningkatan konektivitas Jakarta terus didorong melalui pengembangan jaringan transportasi massal. Salah satunya LRT Jakarta lintas Kelapa Gading–Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.
Saat ini, jumlah pengguna LRT Jakarta telah mencapai lebih dari 12 ribu penumpang per hari. Angka tersebut ditargetkan meningkat hingga 80 ribu penumpang per hari seiring pengembangan jaringan.
“Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung. Salah satunya LRT Jakarta yang ke depan akan terus dikembangkan untuk memperluas jaringan transportasi massal hingga kawasan strategis seperti Dukuh Atas,” kata Pramono.
Selain memperluas jaringan, Pemprov DKI menyiapkan perluasan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut akan diikuti penyesuaian tarif pada sejumlah layanan transportasi publik, termasuk TransJakarta dan Transjabodetabek.
Pemprov DKI juga menyiapkan perubahan pengelolaan transportasi laut di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pengelolaan layanan tersebut direncanakan dilakukan secara profesional melalui PT TransJakarta, yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Di tengah pengembangan jaringan dan kebijakan transportasi, Pramono meminta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Ia mengapresiasi perubahan pendekatan pelayanan yang dinilainya semakin humanis. Namun, pendekatan tersebut diminta tetap berjalan beriringan dengan ketertiban dan ketegasan dalam menjalankan tugas.
“Sekarang saya melihat, Dinas Perhubungan DKI telah berubah menjadi lebih humanis. Saya menaruh harapan kepada saudara kalian, merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya,” katanya.
Pramono juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan transportasi, termasuk pengaturan mobilitas penonton kegiatan di Jakarta International Stadium (JIS).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan peringatan Harhubnas 2026 mengusung tema “Harmoni Transportasi Jakarta”. Tema tersebut menekankan pentingnya integrasi antarmoda dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Transportasi yang baik tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja. Ia lahir dari kolaborasi pemerintah, operator, aplikator, dunia usaha, komunitas, dan warga,” ujar Budi.
Dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan (KITA) 2026 kepada individu dan institusi yang berkontribusi dalam membangun keselamatan serta budaya tertib berlalu lintas.
Tahun ini, kegiatan tersebut diikuti 768 pendaftar dan peserta. Penilaian melibatkan unsur Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Universitas Indonesia.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....