RRI.CO.ID, Jakarta - Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melamar pekerjaan, terutama terhadap informasi lowongan kerja yang beredar melalui media sosial maupun platform daring.
Hal ini disampaikan Iin menyusul munculnya dugaan praktik rekrutmen kerja bodong di wilayah Jakarta Barat yang menyebabkan sejumlah pencari kerja mengalami kerugian hingga jutaan rupiah.
“Kalau terkait dengan lowongan pekerjaan, ya harusnya yang bersangkutan juga mengonfirmasi ke Sudin Nakertransgi. Kan ada perwakilannya di kecamatan juga. Artinya, bisa ditanyakan ke pihak wilayah kecamatan maupun ke tingkat kota di Sudin Nakertransgi,” kata Iin kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
Iin mengatakan, Pemerintah Kota Jakarta Barat telah meminta Sudin Kominfotik untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan berkedok rekrutmen kerja.
“Kemudian, kami juga meminta Kasudin Nakertrans untuk memberikan sosialisasi terkait dengan job fair yang sesungguhnya memang sudah dilakukan,” ujarnya.
Menurut Iin, bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan Suku Nakertransgi merupakan sarana resmi yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung dan menyediakan lowongan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Job fair ini harapannya bisa dipahami dan diketahui oleh seluruh masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu mengenai job fair tersebut. Sehingga, informasi ini perlu dikuatkan lagi ke seluruh lapisan, termasuk menginformasikannya melalui media sosial,” tuturnya.
Iin juga mendukung langkah penegakan hukum apabila dugaan rekrutmen kerja palsu tersebut terbukti merupakan tindak pidana.
“Saya kan baru mengetahui ini. Saya yakin kalau sudah kaitannya dengan peristiwa kriminal, ya pastinya akan ditangani oleh pihak kepolisian,” katanya.
Sebelumnya diketahui, dugaan penipuan berkedok rekrutmen kerja kembali mencuat setelah sejumlah pencari kerja mengaku menjadi korban.
Salah satu korban, Jieyes Mishael Panjaitan (18), mengaku mengalami kerugian sebesar Rp2,5 juta setelah mengikuti proses rekrutmen di sebuah perusahaan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Mishael mengatakan, informasi lowongan kerja tersebut diperolehnya dari salah satu platform daring sekitar sepekan sebelumnya. Tak lama kemudian, ia dihubungi pihak yang mengaku sebagai perwakilan perusahaan dan diminta datang untuk mengikuti wawancara.
“Enggak lama yang punya PT-nya nge-chat, ngajak interview. Saya ke sinilah tadi. Sempat nunggu lama, dipanggillah ke atas,” ujar Mishael.
Saat proses wawancara untuk posisi operator gudang, Mishael diminta membayar Rp2,5 juta dengan alasan sebagai biaya awal untuk medical check up (MCU), seragam, dan keperluan administrasi lainnya.
“Habis itu ditransfer sama abang ipar saya Rp2,5 juta. Habis itu difotoin sama bikin surat perjanjian. Tapi enggak boleh dibaca, kayak diburu-buru,” ungkapnya.
Setelah pembayaran dilakukan dan surat ditandatangani, Mishael justru diminta pulang tanpa menjalani pemeriksaan kesehatan maupun menerima seragam. Ia juga tidak memperoleh kepastian mengenai jadwal mulai bekerja.
“Pas pulang ada yang janggal. Katanya mau cek kesehatan sama ambil seragam, tapi enggak dikasih apa-apa. Malah disuruh pulang,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....