RRI.CO.ID, Jakarta – Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mendorong kelurahan, suku dinas terkait, dan masyarakat meningkatkan pengelolaan sampah dari sumbernya. Langkah itu dilakukan menyusul pembatasan pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 2026.

Arahan tersebut disampaikan Arifin saat memimpin rapat koordinasi pemilahan sampah di Ruang Pola Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin 3 Agustus 2026. Rapat membahas upaya memperkuat pengurangan sampah sejak tingkat rumah tangga.

Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, sebanyak 42.083 rumah tangga atau 33,26 persen dari total 126.514 rumah telah melakukan pemilahan sampah. Capaian itu menempatkan Jakarta Pusat sebagai wilayah dengan persentase rumah memilah sampah tertinggi kedua di DKI Jakarta setelah Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Angka itu harus terus kita genjot dan tingkatkan karena sebagaimana kita ketahui, per 1 Agustus pengangkutan sampah ke Bantargebang sudah mulai dibatasi," kata Arifin.

Ia meminta setiap RW mengoptimalkan pemilahan sampah dengan mengaktifkan bank sampah untuk mengelola sampah organik maupun anorganik. Selain itu, masyarakat juga didorong memanfaatkan komposter dan lubang biopori sebagai bagian dari pengurangan sampah dari sumbernya.

"Dari sisi anggaran memang tidak seluruhnya terpenuhi, tetapi kita jangan selalu mengeluh terkait anggaran. Gubernur mendorong pola kreatif dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk korporasi, untuk bersama-sama menggali potensi yang ada di setiap wilayah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat Slamet Riyadi berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat partisipasi masyarakat.

"Fokus utamanya mencakup pemilahan jenis sampah, penguatan peran pengurus wilayah, serta pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir," kata Slamet.