RRI.CO.ID, Jakarta – Arus pendatang ke Jakarta pascalebaran terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Namun di balik tren ini, pasar kerja ibu kota masih menghadapi persoalan klasik: tingginya persaingan dan ancaman pengangguran yang belum mereda.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola migrasi yang lebih rasional. Data Pemprov DKI Jakarta mencatat jumlah pendatang turun dari 16.207 jiwa pada 2024 menjadi 16.049 jiwa pada 2025, sementara pada 2026 baru mencapai sekitar 1.000 jiwa hingga akhir Maret.

Arus pendatang ke Jakarta menurun, namun tantangan pengangguran masih tinggi. (Foto: ilustrasi/beritajakarta)

Baca juga:

• Ratusan Pendatang Baru Berdomisili di Jaksel

• Pramono Prediksi Pendatang Baru di Jakarta Capai 12 Ribu Orang

  Baca juga: Gubernur Pramono Sebut JKF 2026 Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru Jakarta

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan penurunan ini dipengaruhi perubahan preferensi masyarakat pascapandemi. “Ada kecenderungan orang memilih hidup di daerah karena dianggap lebih sehat dan biaya hidup lebih rendah,” ujarnya di RRI Pro1 Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Ia menambahkan, fenomena “slow living” membuat sebagian pekerja tetap bisa berpenghasilan tanpa harus tinggal di kota besar. “Mereka bisa bekerja dari desa dengan dukungan internet, jadi tidak perlu ke Jakarta,” ucapnya.

Selain itu, persepsi mahalnya biaya hidup di Jakarta turut menjadi faktor penghambat urbanisasi. “Kenaikan biaya sewa, transportasi, dan kebutuhan pokok membuat orang berpikir ulang untuk merantau,” kata Achmad.

Dari perspektif administrasi publik, Dekan FISIP Universitas Jenderal Soedirman atau Unsoed, Prof Dr Wahyunigrat menjelaskan urbanisasi dipengaruhi faktor pendorong dan penarik. “Sekarang faktor penarik di daerah juga meningkat, seperti peluang kerja dan program pemerintah yang mulai merata,” ujarnya.

Ia menilai perubahan ini membuat Jakarta tidak lagi menjadi satu-satunya pusat peluang ekonomi. “Orang melihat daerah juga menawarkan kesempatan, sehingga keputusan pindah ke Jakarta menjadi lebih selektif,” ucapnya.

Meski demikian, penurunan pendatang tidak serta-merta mengurangi tekanan di pasar kerja. Achmad menegaskan, sektor informal justru mengalami kekurangan tenaga kerja. “Sekarang mencari asisten rumah tangga atau pekerja informal lebih sulit, bahkan upahnya meningkat,” ujarnya.

Di sisi lain, tingginya kompetisi kerja formal tetap menjadi tantangan utama. Persyaratan keterampilan yang semakin tinggi membuat tidak semua pencari kerja dapat terserap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah pengangguran di Jakarta lebih kompleks dari sekadar jumlah pendatang.

Pemprov DKI Jakarta menilai tren ini sebagai pergeseran mobilitas yang lebih terencana. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, menyebut pendataan pendatang kini diperkuat dengan sistem digital. “Pendataan ini penting untuk memastikan setiap individu tercatat dan mendukung perencanaan pembangunan,” ujarnya dikutip kantor berita Antara.

Ke depan, para ahli memprediksi tren penurunan urbanisasi akan berlanjut seiring meningkatnya kualitas hidup di daerah. Namun tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, mereka bilang Jakarta tetap menghadapi bayang-bayang pengangguran di tengah berubahnya peta migrasi nasional.