RRI.CO.ID, Jakarta – Kritik terhadap penanganan banjir Jakarta menguat di tengah klaim banjir sudah surut. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan, bilang pemerintah provinsi gagal menunjukkan keseriusan meski peringatan cuaca ekstrem telah disampaikan sejak awal tahun.

“Senyatanya tidak ada keseriusan dan tidak ada terobosan, padahal banjir ini urgen dan bisa diantisipasi dampaknya,” ujar August dalam wawancara radio 91,2FM Pro1 RRI Jakarta pada Senin, 26 Januari 2026. Ia menilai perhatian Gubernur lebih tersedot pada proyek estetika yang belum mendesak dibanding mitigasi bencana.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan (kiri), menyampaikan kritik terhadap penanganan banjir Jakarta dalam wawancara radio 91,2FM Pro1 RRI Jakarta pada Senin 26 Januari 2026. (Foto: tangkapan layar wawancara zoom meeting)

Baca juga:

• Pramono Tak Masalah Dikritik Soal Banjir Jakarta
  
• Banjir Rendam Joglo, Sejumlah Jalan Jakarta Barat Lumpuh
  

August menyoroti pembongkaran tiang monorel di kawasan Rasuna Said dan penyatuan tiga taman menjadi Taman Bendera Pusaka. “Itu menghabiskan anggaran besar, tapi tidak menunjukkan kemajuan dalam pengendalian banjir,” kata dia.

Padahal, menurut August, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah memberi peringatan soal curah hujan tinggi sejak awal Januari. Ia menilai peringatan itu diabaikan, sehingga respons pemerintah cenderung reaktif setelah banjir terjadi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan lebih dari 1.600 warga Jakarta sempat mengungsi akibat banjir sejak 22 Januari. Wilayah terdampak meliputi 20 kelurahan dan 6 kecamatan di Jakarta Timur, Barat, dan Utara.

Banjir di Kampung Melayu bahkan mencapai tinggi muka air 80 sentimeter akibat luapan Sungai Ciliwung. Situasi ini, menurut August, memperlihatkan lemahnya fungsi pengendalian sungai dan pompa air yang tidak optimal.

Ia juga mengkritik lambannya normalisasi sungai yang sudah berganti kepemimpinan selama tiga periode. “Normalisasi itu tidak sampai satu tahun sebenarnya bisa selesai kalau dijadikan prioritas,” ujar August.

Dalam pandangannya, pemerintah terlalu cepat berdamai dengan narasi “Jakarta pasti banjir siapapun gubernurnya”. August menilai cara berpikir tersebut berbahaya karena menghapus dorongan inovasi dan keberanian mengambil keputusan tidak populer.

Warga Joglo minta perahu karet untuk evakuasi akibat banjir pada Jumat, 23 Januari 2026 (Foto: istimewa)

Data banjir lintas tahun BPBD DKI Jakarta periode 2014–2020 yang kami akses pada Senin, 26 Januari 2926, setiap Januari dan Februari, Jakarta hampir selalu mencatat ratusan RW terdampak. Puluhan ribu orang mengungsi, bahkan korban jiwa, dengan pola genangan yang relatif berulang.

Dalam data disebutkan, pada periode Januari–Februari 2014, BPBD DKI Jakarta mencatat 245.950 jiwa terdampak, tersebar di 125 kelurahan dan 37 kecamatan, dengan 634 RW terendam dan 23 korban meninggal dunia.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam kurun 2014–2020. Saat itu, rata-rata ketinggian air mencapai 10 hingga 400 sentimeter, dengan lama genangan hingga 20 hari, memaksa lebih dari 122 ribu warga mengungsi di ratusan titik pengungsian.

Lonjakan korban kembali terlihat pada awal 2017, ketika banjir merendam 133 kelurahan dan berdampak pada 231.566 jiwa, disertai 6 korban meninggal dunia. Sementara pada Januari 2020, banjir besar juga menelan 83.406 jiwa terdampak dan 19 korban meninggal, meski dengan cakupan wilayah yang lebih terbatas dibanding 2014.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan tengah menjalankan normalisasi Sungai Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama sebagai solusi jangka panjang. Gubernur Pramono Anung juga mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC sebagai langkah jangka pendek.

Namun, August menilai OMC diterapkan terlambat. “Ketika air sudah masuk Kelapa Gading, seharusnya itu sudah jadi alarm untuk bertindak lebih cepat,” kata dia.

Ia juga menyoroti penyusutan ruang terbuka hijau yang kini disebut hanya berada di kisaran 8–9 persen, jauh dari kewajiban 30 persen. August mendorong moratorium izin hotel dan apartemen sebagai bagian dari mitigasi struktural banjir.

“Kita tidak boleh menyalahkan alam, tapi juga tidak boleh membiarkan tata kota berjalan tanpa kendali,” ujar August. Ia menegaskan penanganan banjir membutuhkan keberanian politik, konsistensi anggaran, dan disiplin tata ruang, bukan sekadar respons musiman.