DPRD DKI Dorong Pengadaan APAR dan Pembentukan Redkar di Permukiman Padat

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan pengadaan alat pemadam api ringan (APAR), hidran mandiri, serta pembentukan relawan pemadam kebakaran (Redkar) di setiap RW, khususnya di kawasan padat penduduk.

Hal ini disampaikan Jupiter saat meninjau lokasi kebakaran yang menewaskan seorang lansia di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin, 6 Juli 2026.

Menurutnya, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam penanganan maupun mitigasi kebakaran di lingkungan permukiman.

“Gubernur harus menganggarkan hal ini, dan kami sangat mendukung semua kebijakan Gubernur, apalagi yang menyangkut keselamatan dan kemaslahatan masyarakat,” kata Jupiter.

Ia menyebut keberadaan alat dan anggota itu sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam penanganan awal kebakaran di lingkungan warga.

Jupiter menilai, kondisi lalu lintas Jakarta yang padat kerap membuat mobil pemadam membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba di lokasi.

“Mobil pemadam tentu membutuhkan waktu perjalanan, sementara kondisi kemacetan di Jakarta tidak bisa diprediksi. Karena itu, Redkar harus bisa bergerak cepat untuk melakukan penanganan awal,” ujarnya.

Selain menyoroti mitigasi kebakaran, Jupiter juga kembali mengkritik persoalan kabel utilitas yang dinilai masih semrawut dan berpotensi memicu korsleting listrik hingga menyebabkan kebakaran.

Ia mengaku persoalan tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai forum resmi DPRD.

Namun hingga saat ini, penanganannya dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

“Masalah utilitas ini sudah pernah kami sampaikan kepada Gubernur. Penanganan kabel semrawut yang berpotensi memicu kebakaran kami nilai masih terlalu lambat,” katanya.

Jupiter mengungkapkan DPRD DKI Jakarta sebelumnya juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi melalui rapat paripurna maupun pembahasan di Badan Anggaran.

Akan tetapi, tindak lanjut dari pihak eksekutif disebut belum terlihat secara nyata.

“Masyarakat membutuhkan kinerja yang nyata, karena kabel yang semrawut ini sangat berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih besar, khususnya di wilayah padat penduduk,” ujarnya.