PSEL Dinilai Perlu Persiapan Matang agar Tak Mangkrak

RRI.CO.ID, Jakarta - Rencana pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dinilai perlu dipersiapkan secara menyeluruh agar mampu menjawab persoalan sampah perkotaan. Sejumlah pihak menilai pengelolaan PSEL tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fasilitas, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan operasional dan rantai pasokan sampah.

Chief Executive Net Zero Waste Management Consortium sekaligus Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin mengkritisi persiapan tata kelola PSEL yang dinilainya masih berjalan lamban dan belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru apabila aspek pengelolaan sampah tidak disiapkan secara menyeluruh.

"Set up tata kelola PSEL yang dilakukan saat ini lamban, ala kadar, tidak holistic dan berpotensi hanya sekadar memindahkan dari problem sampah menjadi problem pencemaran udara dan GRK (Gas Rumah Kaca)," kata Ahmad dalam keterangannya, Jumat 4 September 2026.

Ahmad menilai PSEL harus memiliki perencanaan teknis, pembiayaan, serta model bisnis yang mendukung keberlangsungan fasilitas setelah pembangunan selesai. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari rantai pengelolaan dan pasokan sampah.

"Dengan inisiasi, perencanaan, persiapan teknis dan financing seperti itu berpotensi menciptakan kemangkrakan PSEL di kemudian hari," tegas Ahmad.

Menurut Ahmad, kapasitas PSEL yang direncanakan melalui DENERA, anak usaha Danantara, masih perlu dilihat kesesuaiannya dengan besarnya timbulan sampah nasional. Ia menyebut kapasitas penyerapan sampah seluruh proyek tersebut diperkirakan sekitar 25.000 hingga 38.000 ton per hari, sedangkan timbulan sampah nasional disebut mencapai sekitar 140.000 ton per hari.

Ahmad mendorong proyek PSEL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional dipersiapkan sebagai proyek prioritas dengan pola teknologi yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan, serta memiliki business plan yang efektif. Menurutnya, fasilitas tersebut harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan sampah, bukan menimbulkan persoalan lingkungan baru.

Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Esrom Hamonangan Panjaitan mengingatkan adanya risiko apabila pengelolaan sampah terlalu terpusat pada satu pihak dengan orientasi utama keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan sampah.

"Monopoli pengolahan sampah dengan tujuan utama benefit ekonomi juga dapat menjadi ancaman efektivitas pengelolaan sampah. Akan menciptakan antipati dari masyarakat dan stakeholder terkait lainnya dan lepas tangan dalam pengelolaan sampah," ujar Esrom.

Esrom menilai berkurangnya partisipasi publik dapat memperbesar risiko persoalan persampahan, seperti banjir, kebakaran sampah, serta penumpukan sampah yang berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat sejak tahap pengumpulan hingga pengolahan.

Ahmad dan Esrom juga mendorong penguatan sistem persampahan perkotaan melalui pengumpulan yang efektif, pemilahan di sumber, pengolahan sampah, termasuk PSEL dan Waste to Energy (WtE), serta menempatkan tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagai lokasi untuk menampung residu.

Ahmad memperkenalkan pendekatan Lifecycle Carbon Neutral (LCCN) sebagai salah satu metodologi yang dinilai dapat digunakan dalam pengolahan sampah menjadi energi dengan pengendalian emisi. Esrom menambahkan, pendekatan tersebut dinilai dapat diterapkan tanpa menjadikan pemilahan sampah sebagai prasyarat utama dalam proses pengolahan.

"LCCN sudah banyak digunakan oleh berbagai negara dalam menuntaskan masalah sampah bahkan seperti negara Eropah mengimport sampah dari negara lain," jelas Esrom.