Gibran Pantau Satwa, Pengamat: Bisa Dorong SOP Khusus saat Force Majeure

RRI.CO.ID, Jakarta - Belum kuatnya mekanisme khusus penyelamatan satwa ketika terjadi kondisi force majeure, dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal itu setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memantau langsung kondisi satwa di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan perlindungan satwa pada umumnya memang telah tersedia. Namun, kondisi bencana membutuhkan mekanisme yang lebih spesifik.

Ia mengatakan, pemerintah harus mempunyai kejelasan mengenai prosedur penyelamatan, dan pihak yang bertanggung jawab. Hingga kementerian atau lembaga yang memegang kendali ketika situasi darurat terjadi.

“Intinya Wapres harus bisa keluarkan kebijakan. Setelah blusukan satwa buat kebijakan force majeure, harus apa, SOP juga harus tegas. Peraturan teknis ada, siapa yang tanggung jawab, siapa yang melakukan penanganan,” ujar Trubus, Senin, 14 September 2026.

Menurut Trubus, kejelasan itu menjadi penting karena bencana tidak dapat diprediksi, dan membutuhkan respons yang cepat. Pemerintah juga perlu mempunyai skenario, ketika satwa harus segera dipindahkan dari habitat yang terancam, menuju kawasan yang lebih aman.

Dalam konteks itu, Trubus melihat langkah Gibran turun langsung, sebagai momentum yang dapat menghasilkan tindak lanjut. Menurutnya, perhatian Wapres akan memiliki arti lebih besar, apabila berujung pada kebijakan yang dapat diterapkan, ketika krisis serupa kembali terjadi.

“Jadi ini bisa jadi momentum. Dan dorong Gibran ada satu tindak lanjut kebijakan konkret,” ucap Trubus.