Ekonom: Beban Fiskal Tahan Pertalite Lebih Murah daripada Ongkos Inflasi

RRI.CO.ID, Jakarta - Sejumlah akademisi mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang terus menahan harga Pertalite di tengah tekanan harga energi global. Ekonom dari Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R. Winerungan menilai, keputusan itu sangat tepat untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," ujar Robert saat dihubungi, Selasa, 15 September 2026.

Robert menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek berantai, terhadap ongkos transportasi, hingga harga berbagai barang kebutuhan masyarakat. Kondisi itu membuat pemerintah tidak dapat begitu saja melepas harga Pertalite, mengikuti mekanisme pasar.

Intervensi melalui kebijakan harga diperlukan, karena Pertalite dikonsumsi luas oleh masyarakat. Sehingga perubahan harganya berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.

"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar, karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," kata Robert.

Ia mengakui mempertahankan harga Pertalite Rp10.000 per liter, ketika harga minyak dunia sudah tebus USD 107 per barel, akan memberikan konsekuensi terhadap APBN. Selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat, pada akhirnya meningkatkan beban yang harus ditanggung pemerintah.

"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi, dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," katanya.

Menurut Robert, tekanan ekonomi saat ini, bahkan mulai mengubah pola konsumsi BBM sebagian kelompok masyarakat. Ia melihat, konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo maupun BBM RON 92, mulai beralih menggunakan Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.

"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah, karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," kata Robert.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bonti Wiradinata menilai, keputusan pemerintah menahan harga Pertalite tidak dapat dilihat hanya dari hitung-hitungan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan stabilitas sosial dan politik, ketika menentukan harga komoditas yang sensitif seperti BBM.

"Kita harus melihatnya dalam strukturnya. Tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," kata Bonti.

Bonti mengakui kebijakan itu memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, ia menilai pilihan pemerintah tetap tepat, karena stabilitas menjadi salah satu faktor yang harus dijaga, ketika harga energi global sedang mengalami tekanan.

"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini, akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," kata Bonti.

Kendati demikian, menurut Bonti, subsidi energi yang diberikan pemerintah bisa berkurang tahun depan, karena kondisi geopolitik yang mulai terkendali. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk terus menerus memberikan subsidi energi, yang dapat mengganggu fiskal negara.

“Sekarang dengan Venezuela yang sudah mulai dieksploitasi oleh Amerika, ini juga menjadi game changer untuk peta energi global. Apakah kita akan mengambil langkah seperti itu? Artinya, pada tahun depan kondisi BBM mungkin bisa menjadi lebih stabil, karena Amerika sudah memiliki sumber-sumber minyak baru, sehingga kemungkinan krisis seperti saat ini dapat berkurang,” ucap Bonti.