KBRN, Batam: Anggota DPR RI Dapil Kepri, Sturman Panjaitan mengajak pelaku industry perhotelan di kepri untuk bangkit, harus kreatif untuk berinovasi dan berkreasi ditengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini. Hal tersebut disampaikannya saat dialog melalui hubungan telpon di RRI Batam terkait dampak efisiensi anggaran terhadap pelaku industry perhotelan, Senin (14/4/2025).

Menurutnya kebijakan efisiensi anggaran juga pernah diberlakukan pada saat pemerintahan presiden sebelumnya, dengan demikian pelaku industry perhotelan semestinya sudah terbiasa dengan kondisi ini. Ia berharap pemilik hotel untuk berinovasi dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah.

“Saya kira dengan adanya efisiensi anggaran ini harus menjadi momen kebangkitan perhotelan untuk terus berinovasi dan berkreasi agar tidak terlalu bergantung dengan anggaran dari pemerintah. Ini dapat menjadi titik bangkit para pemilik hotel untuk menarik lompatan pola marketing, agar minat menginap warga bahkan warga Kepri dapat meningkat dihotel,” ujarnya.

Diakui Sturman dampak efisiensi anggaran ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku industry perhotelan namun juga dirasakan menyeluruh.

“Semua aspek terkena dampak dari efisiensi ini, tapi harus kita lalui. Saya juga terima kasih kepada pelaku hotel di Kepri atas aspirasi ini, ini nanti bakal menjadi bahan rapat saya nanti bersama pemerintah pusat,” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPD Indonesian Hotel General Manager association atau IHGMA Kepri, Mohamad Hanafiah mengatakan bisnis perhotelan saat ini mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya terjadi penurunan okupansi hotel saat ini yang mencapai hingga 60 persen.

Diakuinya sejak berlakunya kebijakan efisiensi anggaran awal februari lalu, kegiatan seminar atau rapat dari OPD pemerintahan jarang dilakukan dihotel di Kepri. Padahal menurutnya sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran, dalam sekali menyelenggarakan rapat, pemerintah bisa mengeluarkan biaya antara puluhan hingga ratusan juga rupiah.

“Ini adalah kondisi yang sulit. Semua hotel pengalami penurunan okupansi. Hotel di Kepri sekarang mencoba untuk mengurangi pengeluaran dengan cara seperti hemat energi, mengurangi porsi makanan, bahkan ada opsi terakhir yakni merumahkan karyawan,” ungkapnya.

Diketahui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia tahun 2025 tercantum dalam Inpres (Instruksi Presiden) nomor 1 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Dalam Inpres tersebut, presiden prabowo subianto menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2025 berupa pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah. Hal tersebut sesuai dengan surat menteri keuangan nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial.