Mengupas Skema Kebijakan Pendidikan Negeri Gratis dari TK hingga Kuliah
- 29 Sep 2026 01:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah menyiapkan pendidikan gratis dari PAUD/TK hingga SMA/SMK negeri, kemudian diperluas secara bertahap menuju PTN.
- Anggaran pendidikan 2027 sekitar Rp824 triliun menjadi bagian pembiayaan, sementara kebutuhan khusus program masih dihitung.
- Madrasah, pesantren, PTKIN, dan pendidikan keagamaan didorong turut diperhitungkan agar kebijakan menjangkau berbagai jalur pendidikan.
Guru Besar Universitas Terbuka Prof. Ojat Darojat menilai rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi sebagai terobosan positif. Namun, keberhasilannya membutuhkan kesiapan anggaran, ketepatan sasaran, serta jaminan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Menurut Ojat, pendidikan merupakan investasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Karena itu, kebijakan pendidikan gratis tidak cukup hanya menghilangkan biaya yang selama ini ditanggung masyarakat.
“Program atau rencana tersebut sebagai terobosan yang positif, sangat mulia dan harus kita dukung. Karena pendidikan adalah investasi strategis bagi masa depan bangsa,” ujarnya kepada Pro3 RRI, Kamis 24 September 2026.
Ia mengatakan terdapat tiga aspek yang perlu dipersiapkan secara hati-hati sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas. Ketiganya mencakup ketersediaan anggaran, ketepatan penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah menjaga kualitas pendidikan.
“Tiga hal penting harus kita kaji secara hati-hati dan disiapkan dengan baik. Pertama ketersediaan anggaran, kedua ketepatan sasaran, dan ketiga kemampuan menjaga kualitas pendidikan,” katanya.
Ojat menilai pendidikan gratis berpotensi memperluas pemerataan akses apabila diterapkan konsisten dengan dukungan pendanaan memadai. Kebijakan tersebut diharapkan membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi realistis diwujudkan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap menjamin kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, dan pemerataan akses masyarakat.
Kabid Litbang Pendidikan P2G Dr. Feryansyah mengatakan pendidikan tetap membutuhkan pembiayaan yang telah dialokasikan melalui anggaran negara. Menurutnya, realisasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemauan politik dan kebijakan anggaran pemerintah.
Menurut Feryansyah, kekuatan politik dan kebijakan anggaran memiliki peranan besar dalam merealisasikan program pemerintah. Ia menilai anggaran pendidikan masih memberikan ruang untuk mewujudkan kebijakan tersebut.
“Saya kira sangat realistis. Kebijakan tersebut bisa direalisasikan seperti itu,” katanya kepada Pro3 RRI, Kamis 24 September 2026.
Ia menjelaskan, akses terhadap pendidikan dasar merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi negara. Kebijakan pendidikan terjangkau dinilai dapat membantu mempersempit kesenjangan akses pendidikan masyarakat.
Rencana pendidikan gratis kini bergerak dari arahan Presiden menuju penyusunan mekanisme pembiayaan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran sekaligus menentukan tahapan pelaksanaan pada setiap jenjang.
Kebijakan tersebut berpotensi menjangkau pendidikan sejak PAUD/TK hingga perguruan tinggi negeri. Namun, cakupan penerima dan waktu penerapannya masih menunggu keputusan akhir pemerintah.
Persoalan pemerataan juga menjadi bagian penting ketika kebijakan mulai diterapkan. Jalur pendidikan keagamaan didorong tetap memperoleh ruang agar manfaat kebijakan tidak terbatas pada sekolah umum.
Pada akhirnya, pembebasan biaya menjadi satu bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya memastikan kebijakan tetap menjaga kualitas pembelajaran dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan nasional.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....