Mengupas Skema Kebijakan Pendidikan Negeri Gratis dari TK hingga Kuliah
- 29 Sep 2026 01:00 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pemerintah menyiapkan pendidikan gratis dari PAUD/TK hingga SMA/SMK negeri, kemudian diperluas secara bertahap menuju PTN.
- Anggaran pendidikan 2027 sekitar Rp824 triliun menjadi bagian pembiayaan, sementara kebutuhan khusus program masih dihitung.
- Madrasah, pesantren, PTKIN, dan pendidikan keagamaan didorong turut diperhitungkan agar kebijakan menjangkau berbagai jalur pendidikan.
Pembebasan biaya perguruan tinggi memiliki perhitungan berbeda dibandingkan pendidikan pada sekolah negeri. Pemerintah karena itu menyiapkan pelaksanaannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan sejumlah skema pembiayaan sedang dihitung pemerintah. Perhitungan mencakup UKT, Iuran Pengembangan Institusi, hingga sumber pendapatan lain perguruan tinggi negeri.
“Presiden meminta agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Namun, pelaksanaannya tentu akan dilakukan secara bertahap,” ujar Brian.
Menurut Brian, pemerintah perlu menghitung penerimaan setiap perguruan tinggi sebelum membebaskan biaya mahasiswa. Sebab, UKT selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan operasional perguruan tinggi negeri.
Perhitungan tersebut diperlukan agar pembebasan biaya tidak mengganggu keberlangsungan operasional kampus. Pemerintah juga harus menjaga kualitas pendidikan ketika penerimaan dari mahasiswa nantinya berkurang.
Pembebasan biaya juga diarahkan terhadap Iuran Pengembangan Institusi yang berlaku pada sejumlah perguruan tinggi. Namun, mekanisme penggantian sumber penerimaan tersebut masih harus dimatangkan pemerintah.
Pemerintah belum menetapkan waktu seluruh mahasiswa PTN dapat menikmati pembebasan biaya pendidikan secara penuh. Tahapan pelaksanaan masih disusun berdasarkan kebutuhan anggaran dan kapasitas fiskal pemerintah.
Dengan demikian, rencana kuliah gratis belum berarti seluruh UKT langsung dihapus secara bersamaan. Pemerintah masih menghitung skema pembiayaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara bertahap.
|
Selanjutnya,
Madrasah hingga PTKIN Didorong Masuk Skema
|
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....