Komitmen ASEAN-Tiongkok Selesaikan Negosiasi CoC LCS dan Faktor Eksternal

  • 01 Agt 2026 22:34 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • ASEAN dan Tiongkok telah melakukan negosiasi Kode Etik Laut Cina Selatan selama lebih dari dua dekade dengan target penyelesaian pada 2026 di bawah kepemimpinan Filipina.
  • Kedua pihak memperkuat komitmen dengan meningkatkan frekuensi pertemuan untuk mempercepat proses negosiasi CoC LCS yang panjang.
  • Situasi geopolitik di Selat Hormuz menjadi faktor pendorong bagi Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 untuk mempercepat penyelesaian negosiasi CoC LCS.

Amerika Serikat (AS) menghormati keputusan ASEAN untuk melanjutkan negosiasi mengenai CoC LCS dengan Tiongkok. Kata Duta Besar AS untuk ASEAN Kevin Kim dalam konferensi pers secara daring, Jumat 24 Juli 2026.

Menurut Kim, AS turut memahami negosiasi Kode Etik di LCS merupakan isu penting bagi ASEAN dan Tiongkok. “Kami memahami bahwa isu ini sangat penting, baik bagi Tiongkok maupun seluruh negara anggota ASEAN,” ucapnya.

Meski demikian, Kim menekankan bahwa hasil negosiasi Kode Etik tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan AS. Sebab, Kim menyebut AS juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan.

“Dari sudut pandang AS, hasil akhir negosiasi tidak boleh mengabaikan kepentingan AS. Karena, AS juga memiliki kepentingan yang penting di Laut Cina Selatan,” kata Dubes Kim menekankan.

Kim menjelaskan, hal itu telah ditegaskan Menlu Marco Rubio, bahwa AS akan terus berlayar di perairan internasional. Kemudian, memastikan AS tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Filipina.

“Serta terus menjunjung prinsip-prinsip hukum internasional. Termasuk, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Arbitrase 2016 mengenai Laut Cina Selatan,” ujarnya menegaskan.

Menlu AS Marco Rubio (keenam dari kiri) saat menghadiri ASEAN–United States Post Ministerial Conference (PMC) Juli lalu di Manila, Filipina (Foto: Dokumentasi/Kemlu RI)

Secara khusus Dubes Kim mengungkapkan, AS juga memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Filipina. Menlu Rubio dalam kunjungannya ke Manila pekan ini turut mengumumkan tambahan USD60 juta untuk bantuan hibah militer bagi Filipina.

“Karena itu, dalam kunjungan Menlu Rubio kami mengumumkan tambahan USD60 juta sehingga total bantuan hibah militer bagi Filipina menjadi USD100 juta. Bantuan ini ditujukan agar Filipina dapat mempertahankan kedaulatannya serta mencegah terjadinya konflik,” kata Dubes Kim memaparkan.

“Bantuan tersebut tentunya melengkapi berbagai bentuk kerja sama keamanan rutin antara AS dan Filipina. Pada akhirnya, yang terpenting adalah setiap sengketa di LCS harus menghormati kedaulatan wilayah Filipina, sebagaimana telah berulang kali ditegaskan AS.”

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....