Dunia Sepakat Tegakkan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan Piagam PBB selama beberapa dekade telah menjadi fondasi penting dalam menjaga perdamaian dunia. Ia menyebut berbagai capaian yang lahir dari piagam tersebut, mulai dari pencegahan perang nuklir hingga kemajuan hak asasi manusia dan dekolonisasi di berbagai wilayah.

“Selama beberapa dekade, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Piagam PBB telah membantu mewujudkan pemasangan pagar pengaman terhadap perlombaan senjata nuklir. Perundingan untuk mengakhiri perang-perang yang menghancurkan, kemajuan HAM, dukungan terhadap dekolonisasi, dan mendorong pembangunan di seluruh dunia,” ujar Guterres di dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York.

Guterres menambahkan bahwa salah satu pencapaian terpenting adalah upaya mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini prinsip-prinsip tersebut berada dalam tekanan besar.

Ia menilai situasi global menunjukkan kemunduran dalam penghormatan terhadap hukum internasional, meningkatnya konflik, serta melemahnya kerja sama antarnegara. Kondisi ini, menurutnya, mengancam stabilitas sistem multilateral yang telah dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Guterres kemudian memaparkan tujuh ancaman utama yang sedang dihadapi dunia saat ini, yakni erosi hukum internasional, perpecahan geopolitik yang semakin dalam, meningkatnya konflik. Kemudian, perlombaan senjata yang kembali menguat, serangan terhadap hak asasi manusia, tekanan pada hubungan perdamaian dan pembangunan, serta krisis iklim yang kian memburuk.

“Ketujuh tantangan ini saling berkaitan dan semuanya sedang menguji ketahanan Piagam itu sendiri,” katanya. Guterres menekankan negara-negara anggota PBB harus memiliki kemauan politik untuk memperkuat kembali sistem multilateral.

Ia juga menyinggung komitmen yang telah disepakati dalam Pact for the Future. Pakta yang menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

“Negara-negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. Serta, harus menyelesaikan sengketa internasional secara damai,” ujarnya menegaskan.

Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri lebih dari 20 menlu menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya. Serta, menjadi landasan tatanan internasional, dan bahwa peran sentral PBB harus diperkuat, bukan dilemahkan.

Para peserta pertemuan sepakat dunia harus mempertahankan satu sistem, yaitu sistem internasional yang berpusat pada PBB dan mematuhi satu set aturan. Yakni, norma-norma dasar hubungan internasional yang didasarkan pada Piagam PBB.

Juga terdapat kesepakatan luas bahwa PBB harus meningkatkan kapasitas operasionalnya agar dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif, dan Dewan Keamanan. Khususnya, harus memikul tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian serta memainkan peran yang semestinya dalam penanganan krisis.

Selain itu, badan-badan PBB harus menjalani reformasi tepat waktu agar mampu merespons kekhawatiran masyarakat internasional dengan lebih efektif. Disepakati pula tren multipolarisasi dunia tidak dapat dihentikan, dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman jika satu atau beberapa negara mendominasi urusan internasional.

Para peserta pertemuan menekankan perlunya mengikuti jalan multilateralisme secara teguh, menjaga persatuan semaksimal mungkin, menolak perpecahan dan mencari kerja sama. Menentang konfrontasi, dan bersama-sama membawa stabilitas serta kepastian yang sangat dibutuhkan dunia.