Dunia Sepakat Tegakkan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB
- 28 Mei 2026 00:39 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan tingkat tinggi, Selasa, 26 Mei 2026 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
- Pertemuan mencapai kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya.
- Kemudian, menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat, bukan dilemahkan.
Menlu RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Dalam pernyataannya di pertemuan tersebut, Menlu RI menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi.
Melainkan, menurutnya dikarenakan prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.
"Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Hal itu tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina," ujar Menlu RI menegaskan.
Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ia menekankan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme.
Untuk itu, Menlu RI menegaskan, bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan. Selanjutnya, Menlu RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi maupun political bargaining.
Menlu RI menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern. "Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," ucapnya.
Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan hierarki baru. Melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....