Dunia Sepakat Tegakkan Tujuan dan Prinsip Piagam PBB

AS menegaskan kembali perannya dalam upaya reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, dengan klaim mendorong lembaga itu kembali pada misi dasarnya. Yaitu, menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Hal itu disampaikan Michael George deSombre, Asisten Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik AS di dalam pertemuan yang dipimpin Menlu Wang Yi. deSombre menyebut bahwa agenda reformasi mencakup penyederhanaan birokrasi dan penghapusan duplikasi kerja di tubuh PBB.

deSombre menegaskan, AS berfokus pada hasil nyata, seraya menekankan. Bahwa kebijakan luar negeri AS kini tidak lagi bergantung pada “jaringan lembaga internasional yang sering kali digerakkan oleh paham transnasionalisme.”

Pada isu Gaza, deSombre menyatakan ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menjabat, konflik masih berkecamuk dan belum terdapat jalur damai yang kredibel. Washington mengklaim telah mendorong rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik tersebut, yang kemudian disebut mendapat dukungan Dewan Keamanan melalui Resolusi 2803.

Resolusi itu, menurut deSombre, “menyambut pembentukan Dewan Perdamaian” serta dasar pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan mekanisme rekonstruksi Gaza. Terkait kawasan Selat Hormuz, deSombre menyoroti kerja sama dengan mitra regional seperti Bahrain dalam menjaga kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.

deSombre menyebut DK telah mengadopsi Resolusi 2817 yang mengecam Iran atas serangan terhadap negara-negara GCC dan Yordania. deSombre juga menyesalkan kegagalan DK mengesahkan resolusi lanjutan, dengan menyebut “Dewan ini tidak akan mentoleransi pelanggaran berkelanjutan Iran terhadap hukum internasional.”

Di Haiti, deSombre menyatakan dukungan terhadap pembentukan pasukan penindakan geng yang disebut bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas. Langkah tersebut diklaim memperoleh dukungan DK serta dukungan logistik PBB.

Meski, sebelumnya terdapat perdebatan di antara negara anggota. deSombre menyebut situasi keamanan Haiti membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi.

Sementara, dalam konteks Sudan, deSombre menegaskan dukungan terhadap gencatan senjata kemanusiaan dan peningkatan akses bantuan. Washington juga menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat perdamaian dan melakukan kekejaman di Darfur.

Untuk kawasan Afrika Tengah, deSombre menyinggung peran misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (DRC), MONUSCO, yang dinilai berperan penting dalam pemantauan gencatan senjata. Menurutnya, misi tersebut masih memiliki relevansi dalam menjaga stabilitas di tengah konflik yang berulang di wilayah timur DRC.

deSombre menegaskan kembali komitmennya untuk “mengembalikan PBB pada misi pendiriannya” dan mendorong efektivitas Dewan Keamanan. deSombre juga menyerukan agar negara-negara yang dianggap menghambat kerja Dewan Keamanan untuk mengubah pendekatan mereka.

“Kami akan terus bekerja untuk memajukan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. Kami menyerukan kepada pihak-pihak yang tindakannya merusak Piagam PBB, termasuk pada beberapa kesempatan anggota tetap Dewan ini, untuk segera mengubah arah,” kata deSombre menutup pernyataannya.