Presiden DK PBB, Tiongkok Soroti Tujuan dan Prinsip Piagam PBB Telah Diabaikan

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan tingkat tinggi, Selasa 26 Mei 2026 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS). Pertemuan yang dipimpin langsung Menteri Luar Negeri Wang Yi, dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei.

High-Level Open Debate DK PBB bertema: “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” dihadiri perwakilan dari lebih dari 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi. Serta, difokuskan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip Piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB.

Pertemuan mencapai kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya. Kemudian, menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat, bukan dilemahkan.

Rusia Nilai Piagam PBB Fondasi Utama Cegah Perang Dunia Baru

Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi memimpin pertemuan di Dewan Keamanan, Selasa 26 Mei 2026 di Markas Besar PBB, New York, AS. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip Piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB.

Wang Yi mengatakan, belakangan ini tujuan dan prinsip Piagam PBB telah diabaikan, norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Bahkan, perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting.

Pada saat yang krusial ini menurutnya, DK PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain Wang menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati DK PBB.

Wang mengatakan DK tetap menjadi inti mekanisme keamanan kolektif internasional dan memikul tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yaitu, selama lebih dari 80 tahun menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

“Pada saat yang sama, kita perlu mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pada isu-isu utama yang menjadi titik panas dunia, DK terkadang tidak hadir. Jadi untuk menghidupkan kembali PBB, kita harus terlebih dahulu menghidupkan kembali DK,” kata Wang kepada wartawan saat konferensi pers setelah pertemuan.

Amerika Serikat Dorong Efektivitas Dewan Keamanan PBB

Wakil Tetap Rusia untuk PBB di New York, Vasily Nebenzya, menegaskan pentingnya menjaga Piagam PBB di tengah meningkatnya ketegangan global. Bahkan, dalam peringatan 81 tahun kemenangan Perang Dunia II, ia menyebut dokumen tersebut telah menjadi fondasi utama dalam mencegah pecahnya perang dunia baru.

“Dokumen unik itu telah membantu membentuk sistem hubungan internasional yang menyelamatkan dunia dari kengerian perang dunia baru. Meskipun risiko dan tantangan terus berkembang,” kata Nebenzya dalam pernyataannya pada pertemuan Selasa pekan ini di Markas Besar PBB.

Menurut Nebenzya, ketahanan tatanan dunia pascaperang telah berkali-kali diuji sejak berakhirnya Perang Dunia II. Ia menilai ancaman terbesar pada masa itu adalah konfrontasi ideologi selama era Perang Dingin yang sempat membelah dunia ke dalam dua kutub kekuatan besar.

“Pada saat itu, tampaknya bahaya terbesar adalah konfrontasi ideologi yang tidak dapat diperdamaikan selama Perang Dunia Kedua. Sistem bipolar kini telah berakhir, namun dunia justru menghadapi ancaman baru yang dinilai semakin berbahaya,” ucapnya menegaskan.

Nebenzya mengatakan dunia saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan akibat meningkatnya pelanggaran terhadap Piagam PBB. Serta, menyoroti munculnya konsep “tatanan berbasis aturan” yang menurutnya dikembangkan negara-negara Barat di luar kerangka hukum internasional yang telah disepakati bersama.

“Kita menyaksikan bukan hanya pelanggaran luas terhadap Piagam PBB, tetapi juga upaya mempertanyakan nilai dan kewajiban untuk mematuhinya. Sekelompok negara yang dipimpin Barat mengusulkan apa yang mereka sebut sebagai tatanan berbasis aturan yang mereka rancang sendiri,” kata Wakil Tetap Rusia di PBB.

Nebenzya turut menuding negara-negara Barat menggunakan kekuatan politik dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi global mereka. Ia menyebut praktik tersebut terlihat dari upaya memperluas pengaruh di kawasan Afrika hingga pembentukan aliansi keamanan baru di Asia yang dinilai mengancam stabilitas kawasan.

Ia menegaskan Piagam PBB harus tetap dijaga secara utuh dan terpadu. Termasuk, mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang dirancang untuk melindungi kepentingan bukan hanya mayoritas tetapi juga minoritas.

“Kita tidak boleh melupakan bahwa PBB tidak dibentuk oleh para teoritikus kosong. Organisasi ini didirikan oleh orang-orang yang mengalami langsung kengerian Perang Dunia II, yang sendiri membayar harga perdamaian,” katanya menekankan.

Menlu RI Serukan Komitmen Terhadap Piagam PBB

AS menegaskan kembali perannya dalam upaya reformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan, dengan klaim mendorong lembaga itu kembali pada misi dasarnya. Yaitu, menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Hal itu disampaikan Michael George deSombre, Asisten Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik AS di dalam pertemuan yang dipimpin Menlu Wang Yi. deSombre menyebut bahwa agenda reformasi mencakup penyederhanaan birokrasi dan penghapusan duplikasi kerja di tubuh PBB.

deSombre menegaskan, AS berfokus pada hasil nyata, seraya menekankan. Bahwa kebijakan luar negeri AS kini tidak lagi bergantung pada “jaringan lembaga internasional yang sering kali digerakkan oleh paham transnasionalisme.”

Pada isu Gaza, deSombre menyatakan ketika pemerintahan Presiden Donald Trump mulai menjabat, konflik masih berkecamuk dan belum terdapat jalur damai yang kredibel. Washington mengklaim telah mendorong rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik tersebut, yang kemudian disebut mendapat dukungan Dewan Keamanan melalui Resolusi 2803.

Resolusi itu, menurut deSombre, “menyambut pembentukan Dewan Perdamaian” serta dasar pembentukan pasukan stabilisasi internasional dan mekanisme rekonstruksi Gaza. Terkait kawasan Selat Hormuz, deSombre menyoroti kerja sama dengan mitra regional seperti Bahrain dalam menjaga kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut.

deSombre menyebut DK telah mengadopsi Resolusi 2817 yang mengecam Iran atas serangan terhadap negara-negara GCC dan Yordania. deSombre juga menyesalkan kegagalan DK mengesahkan resolusi lanjutan, dengan menyebut “Dewan ini tidak akan mentoleransi pelanggaran berkelanjutan Iran terhadap hukum internasional.”

Di Haiti, deSombre menyatakan dukungan terhadap pembentukan pasukan penindakan geng yang disebut bertujuan meningkatkan keamanan dan stabilitas. Langkah tersebut diklaim memperoleh dukungan DK serta dukungan logistik PBB.

Meski, sebelumnya terdapat perdebatan di antara negara anggota. deSombre menyebut situasi keamanan Haiti membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan terkoordinasi.

Sementara, dalam konteks Sudan, deSombre menegaskan dukungan terhadap gencatan senjata kemanusiaan dan peningkatan akses bantuan. Washington juga menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat perdamaian dan melakukan kekejaman di Darfur.

Untuk kawasan Afrika Tengah, deSombre menyinggung peran misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo (DRC), MONUSCO, yang dinilai berperan penting dalam pemantauan gencatan senjata. Menurutnya, misi tersebut masih memiliki relevansi dalam menjaga stabilitas di tengah konflik yang berulang di wilayah timur DRC.

deSombre menegaskan kembali komitmennya untuk “mengembalikan PBB pada misi pendiriannya” dan mendorong efektivitas Dewan Keamanan. deSombre juga menyerukan agar negara-negara yang dianggap menghambat kerja Dewan Keamanan untuk mengubah pendekatan mereka.

“Kami akan terus bekerja untuk memajukan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. Kami menyerukan kepada pihak-pihak yang tindakannya merusak Piagam PBB, termasuk pada beberapa kesempatan anggota tetap Dewan ini, untuk segera mengubah arah,” kata deSombre menutup pernyataannya.

Sekjen PBB Soroti Tekanan terhadap Piagam PBB, Peringatkan 7 Ancaman Global

Menlu RI Sugiono menyerukan pentingnya komitmen terhadap Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Dalam pernyataannya di pertemuan tersebut, Menlu RI menegaskan tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi.

Melainkan, menurutnya dikarenakan prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten.

"Untuk itu, Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan. Hal itu tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina," ujar Menlu RI menegaskan.

Menlu RI juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ia menekankan, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme.

Untuk itu, Menlu RI menegaskan, bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan. Selanjutnya, Menlu RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta memastikan jalur pelayaran strategis internasional tidak menjadi arena konfrontasi maupun political bargaining.

Menlu RI menggarisbawahi meningkatnya ancaman keamanan global, termasuk dampak perkembangan kecerdasan buatan dan senjata otonom terhadap karakter konflik modern. "Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," ucapnya.

Sebagai penutup, Menlu RI menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan hierarki baru. Melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan Piagam PBB selama beberapa dekade telah menjadi fondasi penting dalam menjaga perdamaian dunia. Ia menyebut berbagai capaian yang lahir dari piagam tersebut, mulai dari pencegahan perang nuklir hingga kemajuan hak asasi manusia dan dekolonisasi di berbagai wilayah.

“Selama beberapa dekade, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Piagam PBB telah membantu mewujudkan pemasangan pagar pengaman terhadap perlombaan senjata nuklir. Perundingan untuk mengakhiri perang-perang yang menghancurkan, kemajuan HAM, dukungan terhadap dekolonisasi, dan mendorong pembangunan di seluruh dunia,” ujar Guterres di dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York.

Guterres menambahkan bahwa salah satu pencapaian terpenting adalah upaya mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini prinsip-prinsip tersebut berada dalam tekanan besar.

Ia menilai situasi global menunjukkan kemunduran dalam penghormatan terhadap hukum internasional, meningkatnya konflik, serta melemahnya kerja sama antarnegara. Kondisi ini, menurutnya, mengancam stabilitas sistem multilateral yang telah dibangun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Guterres kemudian memaparkan tujuh ancaman utama yang sedang dihadapi dunia saat ini, yakni erosi hukum internasional, perpecahan geopolitik yang semakin dalam, meningkatnya konflik. Kemudian, perlombaan senjata yang kembali menguat, serangan terhadap hak asasi manusia, tekanan pada hubungan perdamaian dan pembangunan, serta krisis iklim yang kian memburuk.

“Ketujuh tantangan ini saling berkaitan dan semuanya sedang menguji ketahanan Piagam itu sendiri,” katanya. Guterres menekankan negara-negara anggota PBB harus memiliki kemauan politik untuk memperkuat kembali sistem multilateral.

Ia juga menyinggung komitmen yang telah disepakati dalam Pact for the Future. Pakta yang menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

“Negara-negara anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun. Serta, harus menyelesaikan sengketa internasional secara damai,” ujarnya menegaskan.

Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri lebih dari 20 menlu menghasilkan kesepakatan bersama bahwa Piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya. Serta, menjadi landasan tatanan internasional, dan bahwa peran sentral PBB harus diperkuat, bukan dilemahkan.

Para peserta pertemuan sepakat dunia harus mempertahankan satu sistem, yaitu sistem internasional yang berpusat pada PBB dan mematuhi satu set aturan. Yakni, norma-norma dasar hubungan internasional yang didasarkan pada Piagam PBB.

Juga terdapat kesepakatan luas bahwa PBB harus meningkatkan kapasitas operasionalnya agar dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif, dan Dewan Keamanan. Khususnya, harus memikul tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian serta memainkan peran yang semestinya dalam penanganan krisis.

Selain itu, badan-badan PBB harus menjalani reformasi tepat waktu agar mampu merespons kekhawatiran masyarakat internasional dengan lebih efektif. Disepakati pula tren multipolarisasi dunia tidak dapat dihentikan, dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman jika satu atau beberapa negara mendominasi urusan internasional.

Para peserta pertemuan menekankan perlunya mengikuti jalan multilateralisme secara teguh, menjaga persatuan semaksimal mungkin, menolak perpecahan dan mencari kerja sama. Menentang konfrontasi, dan bersama-sama membawa stabilitas serta kepastian yang sangat dibutuhkan dunia.