KBRN, Samarinda: Bawaslu Kalimantan Timur terus memperketat pengawasannya terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada 2024, dengan langkah-langkah intensif untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka menjaga integritas pemilu dan memastikan proses demokrasi yang bersih dan adil, tanpa intervensi politik uang, ujaran kebencian, maupun isu SARA yang seringkali muncul saat kontestasi politik.

Anggota Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, menjelaskan peta kerawanan pemilu menjadi perhatian penting.

"Terkait dengan menghapus kalimat 'rawan', saya sangat setuju. Kita harus menciptakan Pilkada yang bersih, tanpa ada kerawanan. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Ketika pemilu berjalan baik, tanpa politik uang, tidak ada masalah, saya yakin kerawanan itu akan berhenti dengan sendirinya," katanya kepada RRI pada Senin (21/10/2024).

Galeh juga menegaskan bahwa bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga kepolisian yang memiliki Instrumen Pengukuran Kerawanan Pemilu (IPKP) untuk memetakan potensi masalah di lapangan.

"IPKP ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur potensi-potensi masalah yang bisa muncul. Apakah kemudian masalah tersebut akan terjadi atau tidak, itu menjadi tanggung jawab kita bersama," ucap Galeh.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan cara yang jujur dan bersih.

"Kami berharap masyarakat pada 27 November berbondong-bondong menggunakan hak pilih. Selain itu, mari kita lawan kecurangan Pilkada seperti politik uang, isu SARA, dan ujaran kebencian. Pilihlah calon yang sesuai dengan hati nurani. Jika tidak cocok, jangan dipilih. Pasti ada pilihan terbaik dari kedua pasangan calon, tergantung bagaimana kita melihat sisi positif dan program kerja mereka," ucapnya.

Bawaslu Kaltim terus bekerja sama dengan aparat kepolisian dan lembaga terkait untuk memaksimalkan pengawasan, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 di Kalimantan Timur dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. (NK)