RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat tata kelola pariwisata di Labuan Bajo melalui integrasi sistem digital. Upaya ini dilakukan dengan menggabungkan aplikasi SIORA milik Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dengan aplikasi daerah, Gendang Mabar, guna meningkatkan pengawasan dan sistem reservasi wisatawan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, mengatakan kompleksitas kewenangan dalam pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan optimal, khususnya bagi wisatawan premium.

“Pariwisata Labuan Bajo merupakan ekosistem yang kompleks, mencakup kawasan Taman Nasional Komodo beserta perairannya, serta wilayah daratan yang juga memiliki potensi besar. Karena itu, tata kelola harus terus dibenahi,” ujarnya dalam diskusi Sunset Talk di Mawatu Labuan Bajo, Minggu 29 Maret 2026.

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah pengembangan ulang aplikasi SIORA agar terintegrasi dengan Gendang Mabar (Gerakan Digital Menuju Pariwisata Manggarai Barat yang Berkualitas). Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem reservasi terpadu dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Melalui Dinas Pariwisata, Gendang Mabar akan menjadi platform utama yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pariwisata serta pengawasan aktivitas wisata di lapangan.

Fransiskus mengakui, selama ini publik kerap melihat adanya celah dalam implementasi kebijakan pariwisata akibat banyaknya instansi yang terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ia menegaskan bahwa penguatan komunikasi dan sinergi operasional menjadi kunci untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Bukan hanya regulasi, tetapi implementasi di lapangan yang harus diperkuat. Bersama KSOP, kami telah membentuk Satgas Pengawasan yang melibatkan berbagai instansi untuk memastikan konsolidasi berjalan optimal,” jelasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo masih didominasi pasar internasional sebesar 78 persen, dengan konsentrasi aktivitas di wilayah laut. Kondisi ini menjadikan isu keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan destinasi.

Pemerintah daerah, lanjutnya, mendukung kebijakan BTNK dalam menerapkan konsep daya tampung (carrying capacity) guna menjaga kelestarian kawasan konservasi.

“Wilayah laut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Melalui sistem digital yang terintegrasi ini, kami menyusun kerangka kebijakan pariwisata yang lebih berkelanjutan untuk masa depan Labuan Bajo,” ucapnya.