KBRN, Manggarai Barat: Direktur Utama PT Palma Hijau Cemerlang (PHC), Dian Sagita, menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama tetap sesuai dengan aturan hukum, rekomendasi Analisis Dampak Lingkungan (EIA), serta prinsip konservasi.
“Selama pembangunan itu sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku, serta rekomendasi EIA, apa sebenarnya hak PHC untuk menolak,” ujar Dian Sagita, usai kegiatan Beach Clean Up di Padar Selatan, TNK pada Sabtu (16/8/2025) siang.
Menurutnya, rencana pembangunan di Padar Utara saat ini masih dalam tahap kajian awal, belum memasuki tahap fisik. Dari total area sekitar 274 hektare, hanya maksimal 10 persen yang diizinkan untuk dibangun. Sementara itu, dari 27 hektare yang diusulkan, baru sekitar 5,6 persen yang diproyeksikan untuk pembangunan.
“Jadi, faktanya rencana pembangunan ini masih relatif kecil dan tetap dalam batas aturan. Saya pribadi mendukung pembangunan, asalkan tetap menjaga lingkungan,” tambahnya.
PHC yang bergerak di bidang konservasi juga mengingatkan bahwa posisi zonasi membuat pihaknya akan bertetangga langsung dengan area pembangunan. Karena itu, ia berharap pihak pengembang mematuhi aturan agar dampaknya tidak merugikan ekosistem sekitar.
Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga, menyampaikan, bahwa konsultasi publik terkait rencana pembangunan telah dilakukan pada Rabu (23/7/2025) lalu bertempat Golo Mori Convention Center (GMCC), Labuan Bajo.
“Yang jelas konsultasi publik itu sudah dilaksanakan dan ini sedang berproses. Kita menunggu hasil penilaian dari UNESCO seperti apa. Titiknya di zona pemanfaatan di Padar Utara,” ujarnya.
Rencana pembangunan ini juga diklaim mengusung konsep ramah lingkungan, dengan bangunan semi permanen atau elevated building agar satwa seperti komodo dan rusa tetap bisa melintas bebas di kawasan tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....