Pendidikan Inklusif Indonesia: Dari Pengakuan Hak Menuju Jaminan Individual

RRI.CO.ID, Ende – Dibukanya pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 bagi penyandang disabilitas dan program Beasiswa LPDP menjadi momentum penting bagi pendidikan inklusif di Indonesia.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan tinggi.

Namun, pendidikan inklusif tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya regulasi dan program beasiswa. Tantangan berikutnya adalah memastikan hak tersebut dapat dirasakan peserta didik dalam proses pendidikan sehari-hari.

Hal ini penting karena anak berkebutuhan khusus (ABK) masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perbandingan dengan sistem pendidikan inklusif di negara lain dapat menjadi bahan refleksi. Salah satunya adalah Finlandia yang menerapkan sistem dukungan pendidikan secara bertingkat.

Sistem Dukungan Bertingkat di Finlandia

Dalam sistem pendidikan Finlandia, dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus diberikan melalui tiga lapisan, yaitu dukungan umum, dukungan intensif, dan dukungan khusus.

Setiap lapisan memiliki mekanisme penilaian dan penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.

Sistem tersebut tidak hanya menempatkan pengakuan hak sebagai dasar. Dukungan juga diterjemahkan melalui mekanisme pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.

Meski demikian, sistem Finlandia juga masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Artinya, kerangka hukum dan dukungan pendidikan yang kuat tetap membutuhkan pelaksanaan yang konsisten di ruang kelas.

Indonesia Memiliki Kerangka Hukum

Indonesia juga telah memiliki landasan hukum terkait pendidikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu dasar dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan.

Pada pendidikan tinggi, akomodasi yang layak mencakup penyesuaian metode pembelajaran, asesmen, layanan, serta sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Pemerintah juga menyediakan skema afirmatif melalui Beasiswa Unggulan dan Beasiswa LPDP bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan mengembangkan kapasitas melalui pendidikan tinggi.

Dengan demikian, tantangan pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan pengakuan hak. Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara nyata.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Penerapan pendidikan inklusif membutuhkan instrumen yang mampu mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta didik.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan akomodasi yang layak masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan layanan, tenaga pendidik terlatih, serta akses informasi mengenai hak dan program pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Unit layanan disabilitas juga belum tersedia secara merata di seluruh satuan pendidikan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan institusi dalam memberikan pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik.

Akses terhadap informasi program beasiswa juga menjadi bagian penting. Program yang tersedia perlu disosialisasikan secara luas agar dapat diketahui calon penerima dari berbagai daerah.

Indonesia Tidak Harus Meniru Finlandia

Perbandingan dengan Finlandia tidak berarti Indonesia harus menerapkan sistem yang sama secara utuh.

Kondisi geografis, jumlah penduduk, struktur sosial, serta kapasitas pembiayaan pendidikan kedua negara memiliki perbedaan.

Namun, terdapat pelajaran yang dapat dipertimbangkan, yaitu pentingnya menerjemahkan pengakuan hak ke dalam mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kebijakan pendidikan inklusif perlu mampu memastikan kebutuhan tersebut diidentifikasi dan direspons melalui layanan pendidikan yang sesuai.

Dari Pengakuan Hak Menuju Jaminan Individual

Penguatan pendidikan inklusif dapat diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, memastikan unit layanan disabilitas di sekolah dan perguruan tinggi berfungsi secara nyata.

Kedua, mengembangkan instrumen penilaian kebutuhan yang dapat digunakan secara terstandar untuk membantu satuan pendidikan menyusun layanan sesuai kondisi peserta didik.

Ketiga, menyederhanakan proses administrasi pendidikan dan beasiswa bagi penyandang disabilitas, termasuk memastikan sistem digital dapat diakses.

Keempat, memperluas sosialisasi mengenai hak pendidikan dan skema pembiayaan hingga ke daerah-daerah.

Langkah tersebut penting agar akses terhadap pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada lokasi tempat tinggal atau kemampuan memperoleh informasi.

Pendidikan Inklusif dan Masa Depan Sumber Daya Manusia

Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan.

Setiap peserta didik yang memperoleh kesempatan mengembangkan kemampuan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.

Karena itu, penguatan pendidikan inklusif perlu diarahkan agar hak yang telah diakui melalui regulasi dapat diwujudkan dalam pengalaman pendidikan sehari-hari.

Perbandingan dengan Finlandia memberikan satu pembelajaran bahwa pengakuan hak membutuhkan instrumen pelaksanaan yang jelas dan berkelanjutan.

Indonesia tidak harus mengadopsi sistem Finlandia. Indonesia dapat membangun instrumen pendidikan inklusif yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan kebutuhan peserta didik di Indonesia.

Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan hanya tentang keberadaan aturan dan program. Pendidikan inklusif juga tentang memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi bagian dari masa depan bangsa.

Oleh: Modesta Windyarti Natalia T Ngey

Mahasiswa Program Studi Magister Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga