RRI.CO.ID, Ende - Tragedi yang merenggut nyawa dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dokter Icha di Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, meninggalkan luka yang mendalam bagi banyak orang. Peristiwa ini bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga dan rekan sejawat, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penghormatan terhadap profesi, martabat manusia, dan kualitas etika publik kita.
Kasus ini bermula dari dugaan intimidasi oleh tiga oknum anggota DPRD Kabupaten TTU di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Leona ketika dokter Icha sedang berupaya menyelamatkan nyawa seorang anak korban gigitan ular. Peristiwa tersebut kemudian berujung pada kepergian dokter muda itu yang meninggalkan surat wasiat dan duka mendalam.
Terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung dan harus dihormati, tragedi ini mengajak kita berhenti sejenak untuk merenungkan persoalan tersebut dari sudut pandang kemanusiaan.
Dalam filsafat moral, setiap manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri yang harus dihormati martabatnya dan tidak boleh direduksi hanya sebagai alat bagi kepentingan tertentu. Bila dugaan intimidasi tersebut benar adanya, maka tindakan tersebut merupakan pengingkaran terhadap prinsip dasar penghormatan kepada manusia.
Seorang dokter yang sedang menjalankan tugas kemanusiaannya seharusnya memperoleh ruang yang aman untuk bekerja secara profesional. Ketika tekanan atau intimidasi hadir di ruang yang semestinya menjadi tempat penyelamatan nyawa, sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan seorang tenaga medis, tetapi juga nilai kemanusiaan itu sendiri.
Di sisi lain, tragedi ini memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi ruang-ruang pelayanan publik. Kekuasaan sejatinya diberikan untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Jabatan publik memperoleh legitimasi dari kepercayaan masyarakat, sehingga penggunaannya harus selalu berpijak pada etika, penghormatan terhadap hukum, dan penghargaan terhadap profesi orang lain.
Kisah dokter Icha yang memilih mengabdi di daerah juga menghadirkan ironi yang mendalam. Seorang tenaga kesehatan yang datang membawa semangat pelayanan justru menghadapi tekanan ketika sedang menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pada titik inilah kita diajak bertanya, apakah lingkungan kerja yang kita bangun telah benar-benar melindungi mereka yang setiap hari mengabdikan hidupnya untuk keselamatan orang lain.
Di tengah suasana duka tersebut, respons cepat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menghadirkan pesan moral yang penting. Pernyataannya bahwa siapa pun pelakunya dan setinggi apa pun jabatannya tidak ada yang kebal hukum merupakan penegasan bahwa negara harus hadir melindungi setiap warga negara secara setara.
Bagi saya, pernyataan tersebut mengingatkan pada gagasan John Rawls mengenai keadilan. Dalam pandangannya, hukum harus bekerja tanpa dipengaruhi status sosial, jabatan, maupun berbagai bentuk privilese. Keadilan hanya dapat berdiri tegak apabila setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Karena itu, apabila ada anggapan bahwa jabatan dapat menjadi tameng terhadap pertanggungjawaban hukum, maka sesungguhnya yang tercederai bukan hanya rasa keadilan masyarakat, melainkan juga fondasi kontrak sosial yang menjadi dasar kehidupan berbangsa.
Pada titik inilah hukum menemukan makna yang lebih luas. Hukum bukan sekadar kumpulan pasal yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan instrumen yang menjaga martabat manusia. Ketika ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, hukum menjadi pelindung bagi mereka yang lemah sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas keadilan.
Kasus dokter Icha juga mengingatkan kita bahwa penghormatan terhadap profesi tenaga kesehatan harus menjadi komitmen bersama. Dokter, perawat, maupun seluruh tenaga medis bekerja di bawah tekanan yang tidak ringan. Mereka menghadapi situasi hidup dan mati hampir setiap hari. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang aman, penghormatan terhadap profesi, dan perlindungan hukum bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak yang harus dijamin.
Lebih jauh lagi, tragedi ini merupakan cermin bagi kehidupan sosial kita. Masihkah kita mampu melihat sesama sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama? Masihkah jabatan dipahami sebagai amanah pelayanan, bukan sebagai sumber privilese? Masihkah hukum dipercaya sebagai pelindung seluruh warga negara tanpa membedakan kedudukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi aparat penegak hukum atau pejabat publik, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Sebab kualitas kemanusiaan suatu bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan ekonominya, melainkan juga dari cara bangsa itu memperlakukan mereka yang sedang mengabdi.
Tragedi dokter Icha hendaknya tidak berhenti sebagai peristiwa yang mengundang simpati sesaat. Ia harus menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap profesi, memperbaiki etika pelayanan publik, serta memastikan bahwa hukum benar-benar hadir melindungi setiap warga negara.
Pada akhirnya, martabat manusia harus selalu ditempatkan lebih tinggi daripada jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan apa pun. Sebab hanya dengan cara itulah keadilan dapat benar-benar hidup di tengah masyarakat.
Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge_Staf Pengajar di Stipar Ende
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....