Human Initiative Terapkan SOP Respons Kebencanaan

  • 22 Sep 2026 13:46 WIB
  •  Ende
Poin Utama
  • Human Initiative menerapkan standar operasional prosedur dalam menjalankan respons kebencanaan di Flores.
  • Prosedur tersebut mengatur personel, keselamatan, koordinasi, pendataan, hingga penyaluran bantuan.
  • Komandan Emergency Response Human Initiative, Subur Rojinawi, mengatakan setiap respons mengikuti prosedur lembaga. Tim juga menyiapkan alat pelindung diri sesuai karakteristik bencana yang dihadapi.
  • Human Initiative berkoordinasi dengan pemerintah sebelum menjalankan kegiatan di wilayah terdampak. Koordinasi tersebut membantu tim memperoleh informasi mengenai kebutuhan dan bantuan yang sudah tersedia.
  • Human Initiative juga berkoordinasi dengan posko induk untuk mengetahui wilayah yang membutuhkan bantuan. Informasi tersebut membantu tim menghindari penyaluran bantuan yang tumpang tindih.

RRI.CO.ID, Ende – Human Initiative menerapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan respons kebencanaan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Prosedur tersebut mencakup pengaturan personel, keselamatan tim, koordinasi, pendataan, hingga mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Komandan Emergency Response Human Initiative, Subur Rojinawi, mengatakan setiap kegiatan respons kebencanaan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan lembaga. Menurutnya, prosedur tersebut menjadi pedoman agar seluruh kegiatan di lapangan berjalan aman, terkoordinasi, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Setiap respons yang kami lakukan itu memang ada SOP-nya, mulai dari personel, kemudian safety, koordinasi, pendataan, sampai distribusi. Semua itu sudah ada prosedurnya,” ujar Subur, saat wawancara bersama Pro 1 RRI Ende dalam Komunitas Bicara, Jumat 18 September 2026.

Ia menjelaskan, aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan respons kebencanaan. Tim Human Initiative menyiapkan alat pelindung diri atau APD yang disesuaikan dengan karakteristik bencana dan kondisi wilayah yang akan ditangani.

Subur menambahkan, sebelum menjalankan kegiatan di wilayah terdampak, Human Initiative terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi masyarakat, kebutuhan prioritas, serta bantuan yang telah tersedia di lokasi.

“Jadi kami tidak langsung masuk dan memberikan bantuan. Kami berkoordinasi dulu dengan pemerintah, melihat kebutuhan apa yang ada, bantuan apa yang sudah masuk, sehingga kami bisa menyesuaikan intervensi kami,” katanya.

Dalam proses pendataan, Human Initiative menggunakan formulir khusus untuk memastikan data penerima bantuan tercatat dengan baik. Data tersebut juga dapat diperoleh dari RT maupun pihak setempat yang mengetahui secara langsung kondisi masyarakat terdampak.

Subur menegaskan, bantuan tidak disalurkan secara sembarangan. Setiap penerima terlebih dahulu melalui proses pendataan dan verifikasi agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. “Kami menggunakan formulir pendataan dan distribusi. Data penerima bisa berasal dari RT atau pihak-pihak yang memang mengetahui kondisi masyarakat di sana. Jadi bantuan tidak diberikan secara sembarangan,” ujarnya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat, Human Initiative juga berkomunikasi dengan posko induk untuk mengetahui wilayah yang masih membutuhkan bantuan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan bantuan di satu lokasi sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih penyaluran.

Menurut Subur, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam respons kebencanaan agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke wilayah dan masyarakat yang paling membutuhkan. “Dengan koordinasi bersama posko induk, kami bisa mengetahui wilayah mana yang belum tersentuh atau masih membutuhkan bantuan. Jadi bantuan yang kami salurkan tidak tumpang tindih,” kata Subur.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....