Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Inovasi dan Komitmen Penghijauan di Bumi Flobamo

RRI.CO.ID, Kupang – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mencapai 5,01 persen secara tahunan atau year on year (yoy), di tengah tantangan geografis dan topografi wilayah tersebut. Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan intervensi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di NTT.

Hal tersebut disampaikan Ribka Haluk saat bertindak sebagai pembina Apel Kesadaran Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT di halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin 21 September 2026. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan potensi sumber daya manusia dan keberagaman yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Indonesia adalah bangsa besar dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia mencapai 290,1 juta jiwa, terdiri dari penduduk yang pluralis. Ini adalah potensi besar bangsa yang berdaulat," kata Ribka Haluk.

Ia mengatakan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu diterjemahkan secara konkret oleh seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai program dalam Asta Cita harus diterjemahkan dan dilaksanakan secara tepat agar menjadi penggerak pembangunan di daerah.

"Kita ketahui bersama Misi Asta Cita, delapan program yang harus dilakukan oleh kita semua, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya harapkan program-program tersebut dapat di-break down dengan baik sebagai mesin penggerak agar pemerintah daerah dapat terus maju," ujarnya.

Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sektor swasta, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjalankan berbagai program pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan NTT.

"Saya hadir hari ini untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, Forkopimda, sektor swasta, dan seluruh pihak di NTT yang sudah menjalankan program pemerintah pusat," ujarnya.

Lebih lanjut, Wamendagri menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan angka, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebut pemerintah dan sektor swasta merupakan dua kekuatan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di NTT.

Ribka mengatakan pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,01 persen secara tahunan menjadi capaian positif di tengah kondisi geografis dan topografi yang menjadi tantangan pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Ribka mendorong pemerintah daerah lebih aktif membuka ruang investasi melalui inovasi dan kemudahan pelayanan, termasuk dalam proses perizinan. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

"Jika kapasitas fiskal rendah maka perlu menjemput bola, berinovasi, dan mempermudah perizinan daerah sehingga sektor swasta juga bisa masuk ke daerah. Kita ketahui bersama kondisi fiskal NTT, namun sudah ada sedikit diskresi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga menyampaikan kebijakan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu yang direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut, menurut Ribka, merupakan bentuk diskresi pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan status dan pembiayaan PPPK di daerah.

"Permasalahan besar adalah PPPK paruh waktu yang akan dibiayai penuh oleh pemerintah pusat. Ini adalah diskresi besar dari Presiden RI," katanya.