RRI.CO.ID, Nagekeo - Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin rapat koordinasi penanganan dampak gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Rabu, 9 September 2026. Rapat yang berlangsung di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Nagekeo tersebut membahas konsolidasi data dan langkah percepatan pemulihan pascabencana.
Gubernur menegaskan proses pemulihan harus memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan penanganan dan tidak ada yang terlewat dalam pendataan. Ia menyebut gempa Flores pada 15 Agustus 2026 telah menyebabkan 20 orang meninggal dunia, 16.831 rumah terdampak, serta 710 fasilitas umum mengalami kerusakan di Nagekeo.
“Data harus benar, tidak boleh ada korban yang terlewatkan saat pendataan, rumah rusak yang hilang dari pendataan serta tidak boleh ada bantuan yang salah sasaran,” ujar Melki.
Menurut Melki, konsolidasi data menjadi dasar penting sebelum memasuki tahapan pemulihan dan rekonstruksi. Data kerusakan rumah, fasilitas pemerintahan, sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur lainnya akan diverifikasi dan selanjutnya dilakukan uji publik.
Pemulihan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian masa tanggap darurat, tetapi juga penyiapan hunian sementara, perbaikan irigasi, jalan, fasilitas air minum, sekolah, dan layanan kesehatan. Pemerintah juga akan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terdampak bencana.
Melki memastikan mayoritas kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi NTT akan diprioritaskan ke wilayah Flores sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pemulihan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat dukungan terhadap daerah-daerah yang masih menghadapi dampak gempa.
Sementara itu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengatakan pemerintah daerah terus melakukan penanganan setelah tahap pertama masa tanggap darurat berakhir. Para pengungsi dari Posko Aeramo dan Posko Lapangan Berdikari telah dipulangkan ke rumah masing-masing, namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap gempa susulan.
Simplisius menjelaskan tenda-tenda pengungsian yang sebelumnya digunakan masyarakat secara bertahap dialihkan untuk mendukung pelayanan publik sementara. Fasilitas tersebut antara lain digunakan untuk menunjang sekolah, fasilitas kesehatan, dan perkantoran yang membutuhkan ruang pelayanan akibat terdampak gempa.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui kantor camat di masing-masing wilayah. Sementara proses pendataan dan verifikasi kerusakan rumah terus dilakukan sebagai dasar penentuan bantuan dan langkah pemulihan berikutnya.
Memasuki tahap kedua masa tanggap darurat, pemerintah daerah memfokuskan penanganan pada penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat. Bupati berharap Pemerintah Provinsi NTT terus memberikan pendampingan, dukungan, dan fasilitasi dalam pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali fasilitas yang terdampak.
“Kami percaya, dengan sinergi yang dibangun secara bersama-sama oleh kita semua yang hadir dalam tenda ini, Nagekeo akan mampu melewati masa sulit ini dan bangkit menjadi daerah yang semakin tangguh dalam menghadapi bencana,” ujar Simplisius.
Tenaga Ahli BNPB Mayjen TNI (Purn) Okan Prawira menjelaskan hunian sementara disiapkan BNPB bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak berat, sedangkan korban dengan rumah rusak ringan dan sedang akan mendapatkan dana stimulan. BNPB juga menawarkan skema dana tunggu bagi korban yang memilih tinggal bersama keluarga sambil menunggu pembangunan hunian tetap dengan bantuan Rp600 ribu per bulan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....