Wapres Hadir di Tengah Warga Terdampak Gempa, Romo Beben: "Kita Tidak Sendian"

RRI.CO.ID, Manggarai – Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, melalui bidang Caritas, mengapresiasi kehadiran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang meninjau langsung penanganan dampak bencana gempa bumi di wilayah tersebut pada Jumat 21 Agustus 2026.

Ketua Caritas Keuskupan Ruteng, Romo Beben Gaguk, kepada RRI mengungkapkan bahwa kehadiran Wapres Gibran ke Kabupaten Manggarai selain wujud kepedulian pemerintah pusat terhadap kondisi bencana di daerah, juga menegaskan bahwa masyarakat tidak pernah merasa sendirian menghadapi dampak dari peristiwa gempa bumi ini.

"Saya tidak tahu apa yang mereka bawa, tetapi kehadiran mereka itu sebenarnya menguatkan kita bahwa Toe hanang koe ite ho (kita tidak sendirian)," ujarnya Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurut Romo Beben, meskipun pemerintah datang dengan segala keterbatasan yang ada, namun kehadiran fisik mereka di tengah masyarakat menyampaikan pesan moral yang sangat kuat bahwa masyarakat Manggarai tidak sendirian menghadapi situasi ini. Ditambahkannya, kehadiran Wapres tersebut menjadi simbol nyata dari rasa solidaritas, empati, dan kepedulian bersama agar masyarakat tidak merasa berjuang sendirian.

"Jadi, yang pertama terima kasih kehadiran Wakil Presiden dari pemerintah pusat juga pemerintah daerah yang turun ke masyarakat dengan keterbatasan yang mereka miliki, tapi kehadiran mereka mengatakan masyarakat itu tidak sendirian hadapi bencana ini," ungkapnya.

Ia menilai kehadiran pemerintah pusat perlu dikelola secara efektif agar tidak justru membebani pemerintah daerah yang sedang fokus menangani masyarakat terdampak. Menurutnya, agenda kunjungan pemerintah pusat perlu diatur dengan baik sehingga jajaran pemerintah daerah tetap dapat berkonsentrasi pada pelayanan dan respons kebencanaan di lapangan.

"Kehadiran pemerintah pusat ini benar-benar efektif. Nah, efektif dalam arti jangan sampai membuat tim-tim pemerintah lokal sibuk menerima mereka, akhirnya tidak punya waktu untuk respons," ujarnya.

Selain itu, ia mendorong agar pemerintah menyiapkan perencanaan strategis secara berkelanjutan, mengingat penanganan bencana berlangsung dalam beberapa tahapan, mulai dari tanggap darurat, pemulihan, pembangunan hunian sementara, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah memastikan transparansi data dan pengelolaan bantuan dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran. Menurutnya, kondisi krisis membutuhkan kebijakan yang tepat sekaligus keberpihakan kepada masyarakat terdampak.

Romo Beben mengajak masyarakat untuk bersabar dan mengikuti tahapan penanganan bencana yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tahap tanggap darurat, kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Selanjutnya, penanganan akan berlanjut pada tahap pemulihan, pembangunan hunian sementara, rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi.

Ia mengungkapkan masyarakat perlu memahami tahapan tersebut agar tidak berharap seluruh kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus dalam waktu singkat. Penanganan setiap kebutuhan, termasuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak, membutuhkan proses pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai tingkat kerusakan.

"Jadi, harap masyarakat setia pada proses ini. Karena kadang begini, ya macam kita, mohon 'saya punya rumah ini tolong dibantu sekarang'. Oh, itu belum, ya. Jadi ada tahapan-tahapan itu," ucap Romo Beben.

Belajar dari pengalaman gempa Maumere tahun 1992, Romo Beben menyebut pembangunan kembali pascagempa harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan bangunan. Rumah masyarakat, fasilitas pemerintah maupun rumah ibadah ke depan perlu dibangun dengan konstruksi tahan gempa dan mempertimbangkan karakteristik wilayah Flores.

Selain penerapan standar konstruksi modern, ia juga mendorong pemanfaatan kembali kearifan lokal dalam pembangunan rumah yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dan risiko bencana. Ditambahkannya, pengalaman gempa kali ini menunjukkan bahwa keselamatan dan ketahanan bangunan harus menjadi prioritas, bukan sekadar mempertimbangkan kemewahan atau bentuk bangunan.

"Dengan ini kita tahu bahwa, belajar dari 92 di Maumere dulu, bahwa kita tidak baik-baik saja, ya. Bagaimana kemudian semua bangunan-bangunan rumah ibadat, semua pemerintah, rumah masyarakat ke depan memang konstruksinya itu mesti berbasiskan tahan gempa, ya. Kearifan lokal itu mulai dilakukan lagi," katanya.