RRI.CO.ID, Ende – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. mengunjungi Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu 19 Agustus 2026, untuk memastikan penanganan darurat pascagempa Flores berjalan optimal. Kunjungan tersebut sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi.
Kepala BNPB bersama rombongan tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende dan disambut Bupati Ende, sebelum menuju Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Flores di halaman Kantor BPBD Kabupaten Ende. Di lokasi tersebut, Suharyanto menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk mengevaluasi kondisi terkini.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende Marselus Ekleanus Meta dalam laporannya menyebutkan, sebanyak 1.820 rumah penduduk mengalami kerusakan akibat gempa. Dari jumlah tersebut, 823 rumah rusak ringan, 363 rusak sedang, dan 634 rumah mengalami rusak berat.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum, meliputi 36 fasilitas kesehatan, 43 fasilitas ibadah, 23 kantor pemerintahan, serta 109 fasilitas pendidikan. Untuk fasilitas kesehatan, tercatat 25 unit rusak ringan, empat rusak sedang, dan dua rusak berat, sedangkan fasilitas ibadah terdiri atas 20 rusak ringan, 13 rusak sedang, dan 10 rusak berat.
Dari sisi akses transportasi, terdapat lima titik ruas jalan yang terdampak gempa, termasuk jalur Ende-Nagekeo yang telah selesai ditangani Satker BPJN Wilayah IV. Sementara ruas Ende-Arubara, Ende-Wolotopo, dan Ngalupolo telah ditangani Dinas PUPR Kabupaten Ende.
Hingga 18 Agustus 2026, jumlah masyarakat terdampak mencapai 3.697 jiwa, dengan rincian dua orang meninggal dunia, lima luka berat, dan 57 luka ringan. Sebanyak 3.564 warga masih mengungsi, baik secara mandiri maupun di lokasi pengungsian komunal.
Pengungsian komunal tersebar di 28 titik, yakni sembilan titik di Kecamatan Maukaro, 10 titik di Kecamatan Maurole, satu titik di Kecamatan Ndona, enam titik di Kecamatan Ende Tengah, satu titik di Kecamatan Nangapanda, dan satu titik di Kecamatan Wolowaru. Sementara itu, jaringan listrik di Kabupaten Ende telah pulih 100 persen, jaringan telekomunikasi menyisakan satu desa, sedangkan layanan air bersih dan akses jalan telah kembali dipulihkan.
Kepala BNPB Suharyanto menilai dampak gempa di Kabupaten Ende relatif lebih rendah dibandingkan enam wilayah lain yang turut terdampak. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan karena jumlah masyarakat yang terdampak cukup besar.
“Meskipun dampak kerusakan lebih rendah dibanding daerah lain, langkah penanganannya harus cepat karena masyarakat banyak yang terdampak,” tegas Suharyanto. Ia meminta Bupati Ende mengambil tanggung jawab penuh dalam memimpin penanganan di lapangan dengan dukungan TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait.
Suharyanto juga meminta Pemerintah Kabupaten Ende bersama Forkopimda segera membentuk satuan tugas yang lengkap dan terkoordinasi. Menurutnya, pemerintah provinsi juga perlu terus memantau karena NTT telah menetapkan status darurat menyusul dampak gempa yang terjadi di lebih dari satu kabupaten.
“Untuk penanganan pascagempa di Kabupaten Ende harus cepat, jangan sampai masalah urusan rakyat ini diabaikan,” ujarnya. Ia menegaskan, pekan pertama menjadi fase penting sehingga pengelolaan posko dan penyelesaian setiap persoalan warga harus menjadi prioritas.
Pemerintah pusat, kata Suharyanto, akan terus mendampingi pemerintah daerah hingga berbagai persoalan yang muncul di Kabupaten Ende dapat diselesaikan. Setelah rapat koordinasi, Kepala BNPB bersama rombongan langsung turun ke lapangan untuk meihat kondisi warga terdampak sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....