RRI.CO.ID, Sikka – Pemerintah Kabupaten Sikka mulai memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi melalui sertifikasi kompetensi berbasis standar nasional. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar mutu, keselamatan, dan profesionalisme.

Sebanyak 31 peserta mengikuti pembekalan dan uji kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 6 yang berlangsung pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) IV Surabaya.

Pelaksanaan sertifikasi menggunakan metode on-site pada proyek yang didanai APBD sehingga peserta dinilai berdasarkan kemampuan teknis yang diterapkan langsung di lapangan. Peserta berasal dari tenaga konstruksi berpengalaman, lulusan baru perguruan tinggi, hingga pelaku usaha jasa konstruksi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, mengatakan Sikka menjadi satu dari dua daerah di Pulau Flores yang dipilih sebagai lokasi kegiatan bersama Kabupaten Flores Timur. Menurutnya, kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikat terus meningkat seiring penerapan standar profesional dalam sektor jasa konstruksi.

"Kami bersyukur Kabupaten Sikka dipercaya menjadi lokasi kegiatan ini. Harapannya, semakin banyak tenaga konstruksi daerah yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional," ujar Margaretha.

Selama dua hari, peserta mendapatkan pembekalan delapan unit kompetensi yang mencakup penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L), pekerjaan persiapan, fondasi, struktur, arsitektur, hingga penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan. Materi tersebut menjadi dasar penilaian dalam uji kompetensi yang dilaksanakan di lapangan.

Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Nusa Nipa, Ir. Dedi Imanuel Pau, yang menjadi narasumber kegiatan, menegaskan sertifikasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Menurutnya, sertifikasi merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan tenaga konstruksi agar bekerja sesuai standar profesi yang berlaku.

"Sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari upaya memastikan pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya," kata Dedi.

Ketua Pelaksana Uji Sertifikasi BJKW IV Surabaya, Jeffy Alfanny, menjelaskan lembaganya membina sektor jasa konstruksi di enam provinsi yang mencakup 119 kabupaten dan kota. Ia menilai kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk memperluas jumlah tenaga konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi nasional.

Peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat yang diakui secara nasional sebagai bukti pemenuhan standar profesi di bidang jasa konstruksi. Kegiatan tersebut dibiayai melalui skema cost sharing antara Pemerintah Kabupaten Sikka dan BJKW IV Surabaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di daerah.