RRI.CO.ID, Ende – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ende menggelar Rapat Pengelolaan Administrasi Keuangan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Ende, Senin, 3 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan profesional guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara efektif.

Rapat dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Ende Basilius Wena, S.H., Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Miftah Faridl, S.Sos., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Maria Uria Ie, S.Akun., Kepala Sekretariat Gregorius M. Ade, S.P., M.P., serta seluruh jajaran sekretariat. Dalam sambutannya, Basilius Wena menegaskan bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Ende telah berjalan dengan baik berkat dukungan aplikasi yang terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, Basilius juga memberikan apresiasi kepada tim keuangan Bawaslu Kabupaten Ende yang berhasil meraih sertifikat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ende atas capaian implementasi Cash Management System (CMS) sebesar 100 persen pada Semester I Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang modern, efektif, dan akuntabel.

"Capaian ini membuktikan bahwa komitmen kita dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel sudah berada di jalur yang benar," ujar Basilius.

Selanjutnya, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende, Gregorius M. Ade, memaparkan materi bertajuk Tata Cara Pengelolaan Anggaran APBN pada Satuan Kerja. Ia menjelaskan tahapan pengelolaan anggaran negara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan keuangan, mekanisme pembayaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sehingga seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama terhadap tata kelola anggaran sesuai ketentuan.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Ende menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas administrasi keuangan sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Tata kelola APBN yang tertib, transparan, dan tepat sasaran diharapkan mampu mendukung seluruh program kerja Bawaslu, mulai dari pencegahan, pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Kabupaten Ende.