RRI.CO.ID, Kupang - Pemeriksaan kinerja pendahuluan BPK RI terhadap pencegahan dan penanganan TPPO di Polda NTT resmi berakhir, Jumat 31 Juli 2026. Pemeriksaan mencakup pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO tahun 2025 hingga Semester I Tahun 2026 di lingkungan Polda NTT.

Selama lima hari, rangkaian pemeriksaan berlangsung aman, tertib, dan lancar serta menghasilkan sejumlah catatan positif terkait kinerja kepolisian. Taklimat akhir pemeriksaan dipimpin Wakil Penanggung Jawab III BPK RI, Yuniar Arifianto, bersama tim pemeriksa dan pendamping dari Irwasum Polri.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, serta jajaran pejabat utama. Dalam pemeriksaan, BPK RI mengapresiasi inovasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan Polda NTT melalui semangat Polda NTT Penuh Kasih.

Pendekatan tersebut dinilai mampu menghadirkan pelayanan kepolisian humanis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat dalam pencegahan TPPO. BPK RI juga mengapresiasi sosialisasi pencegahan TPPO, sambang Bhabinkamtibmas, edukasi melalui media sosial, serta Program Jumat bersama masyarakat.

Pembentukan Kampung Zero TPPO turut mendapat perhatian sebagai salah satu model pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, sinergi lintas sektor melalui Nota Kesepahaman bersama Pemerintah Provinsi NTT dinilai memperkuat upaya pencegahan TPPO.

Inovasi Rumah Bahagia juga mendapat apresiasi karena menghadirkan pendampingan, pemulihan, dan dukungan psikososial bagi korban tindak pidana perdagangan orang. BPK RI turut menilai kemitraan kepolisian dengan masyarakat telah memperkuat komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan partisipatif.

Di sisi lain, BPK RI menyampaikan sejumlah rekomendasi konstruktif untuk menyempurnakan tata kelola pencegahan dan penanganan TPPO. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Polda NTT akan memperkuat Gugus Tugas Pencegahan TPPO dengan mengintegrasikan sejumlah unsur terkait.

Penguatan tersebut mencakup Bidang Humas, Bidang Kedokteran dan Kesehatan, serta Direktorat Binmas untuk mendukung pelayanan terpadu. Polda NTT juga mendorong penguatan dukungan anggaran serta penyeragaman petunjuk pelaksanaan hingga Satuan Tugas TPPO seluruh Polres jajaran.

Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas profesionalisme dan masukan selama pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat koordinasi, menyempurnakan tata kelola, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda menegaskan seluruh jajaran berkomitmen memperkuat pencegahan TPPO, meningkatkan sinergi lintas sektor, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.