RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) integrasi sistem digital Aplikasi Gendang Mabar dengan Sistem Informasi Online Reservasi Alam (SIORA). Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Selasa, 28 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi tonggak baru dalam memperkuat tata kelola konservasi dan manajemen pariwisata yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan di kawasan super prioritas Labuan Bajo. Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, yang akan memasuki masa purnatugas pada 1 Agustus 2026.

Menurutnya, kerja sama strategis tersebut merupakan warisan berharga bagi pembangunan pariwisata daerah. Ia menegaskan bahwa kemajuan sektor pariwisata Manggarai Barat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Taman Nasional Komodo sehingga sinergi antara pemerintah daerah dan BTNK menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola destinasi yang lebih baik.

“Buat kami, terus terang, kami tidak bisa bekerja sendiri. Sebagaimana kita ketahui, tumpuan harapan pariwisata Manggarai Barat itu ada di Taman Nasional Komodo. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat itu tanpa Taman Nasional Komodo tidak akan bisa. Jadi kewajiban kita memelihara, kewajiban kita menjaga dalam bentuk in delegasi tentang tata kelola, transformasi kelembagaan menjadi bagian yang luar biasa,” katanya.

Fransiskus juga mengingatkan agar momentum kerja sama tersebut tidak berhenti seiring pergantian kepemimpinan di BTNK. Menurutnya, PKS yang ditandatangani baru menjadi landasan awal, sementara implementasi di lapangan masih membutuhkan kerja keras, penguatan sumber daya manusia, harmonisasi antarinstansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap progres pelaksanaan kerja sama ini terus dikawal dan dilaporkan secara berkala agar mampu menjawab berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan pariwisata dan konservasi di Manggarai Barat. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Rani Siga, menyebut penandatanganan PKS tersebut memiliki makna khusus karena dilakukan menjelang akhir masa pengabdiannya.

Ia menjelaskan, kerja sama ini didasari oleh status SIORA yang kini telah menjadi Barang Milik Negara (BMN), sehingga pemanfaatannya memerlukan dasar hukum yang jelas. Selain itu, sejak 22 Juli 2026 BTNK resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), yang memungkinkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dikelola kembali untuk mendukung peningkatan kapasitas, inovasi, dan pengembangan layanan pengelolaan kawasan konservasi.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan mengintegrasikan SIORA dan Gendang Mabar melalui teknologi Application Programming Interface (API). Integrasi tersebut mencakup verifikasi data pelaku usaha pariwisata, layanan reservasi dan penjualan tiket secara digital, promosi destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah, hingga pertukaran data kunjungan wisata.

SIORA sendiri merupakan sistem digital pengelolaan kunjungan wisata di Taman Nasional Komodo yang menyediakan layanan reservasi daring, e-ticketing, interpretasi digital, dan informasi objek wisata alam. Sementara Gendang Mabar menjadi platform informasi, promosi, dan pengelolaan sektor pariwisata Kabupaten Manggarai Barat.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kedua belah pihak. Penandatanganan PKS tersebut diharapkan menjadi babak baru sinergi antara Pemkab Manggarai Barat dan Balai Taman Nasional Komodo dalam menghadirkan sistem pengelolaan pariwisata digital yang lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, memperkuat promosi destinasi, serta mendukung pengembangan ekosistem pariwisata nasional yang modern dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Petrus Antonius Rasyd, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Paulus Setahu, Sekretaris Dinas Pariwisata Crispinianus Mesima, para kepala bidang Dinas Pariwisata, serta tim kerja sama BTNK.