RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Provinsi NTT terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat memimpin Rapat Koordinasi bersama para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan dan Cabang Dinas se-Manggarai Raya di Balai Benih Padi Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Selasa, 21 Juli 2026.

Pertemuan ini menjadi forum evaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah bersama dalam mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Dalam rapat yang dihadiri Kepala UPTD Pendapatan Mabar, Kepala UPTD Pendapatan Manggarai, Kepala UPTD Pendapatan Matim, serta pimpinan Cabang Dinas Kehutanan, Perikanan, Perhubungan, Pendidikan, dan UPTD teknis lainnya, Gubernur menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, UPTD, dan cabang dinas menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Melki juga menekankan pentingnya implementasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pergub Nomor 32 Tahun 2026 mengenai pemberian insentif serta keringanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ia meminta agar pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari TNI, Polri, pemerintah kabupaten, camat, lurah, hingga kepala desa. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas agar kesadaran membayar pajak tumbuh sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

"Pajak kendaraan bermotor bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi investasi masyarakat untuk membiayai pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Jika kepatuhan masyarakat meningkat, maka PAD akan semakin kuat dan kemampuan pemerintah membangun daerah juga semakin besar," kata Gubernur.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan jajaran UPTD, seperti pelayanan jemput bola, sosialisasi langsung kepada wajib pajak, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum yang dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Manggarai Barat, Anjas Pranda, melaporkan bahwa implementasi Pergub Nomor 13 Tahun 2025 dan Pergub Nomor 32 Tahun 2026 mulai menunjukkan hasil positif. Menurutnya, sejak kebijakan tersebut disosialisasikan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami tren peningkatan yang berdampak langsung pada optimalisasi PAD.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa sinergi antarlembaga dan pendekatan persuasif kepada masyarakat efektif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi NTT.