RRI.CO.ID, Lembata – Kelangkaan dan antrean panjang BBM subsidi yang terus berulang di Kabupaten Lembata kembali menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Lembata. Bupati Petrus Kanisius Tuaq meminta persoalan tersebut segera ditangani melalui langkah yang lebih tegas agar tidak terus menjadi keluhan masyarakat.
Permintaan itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi bersama Wakil Bupati Muhammad Nasir, Polres Lembata, OPD teknis, Tim Satgas Pengawasan BBM, serta pengelola SPBU. Rapat digelar setelah pemerintah menerima hasil evaluasi yang mengungkap dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
Menurut Bupati, penyelesaian persoalan BBM tidak cukup hanya dibahas dalam rapat. Ia menilai pengawasan di lapangan perlu diperkuat agar dugaan penyimpangan dapat ditindak sesuai ketentuan.
"Saya sudah bosan rapat, sudah bosan dihujat. Yang harus kita awasi sekarang adalah pelaku-pelaku yang bermain. Kalau ada yang terbukti curang, proses saja sesuai aturan," kata Bupati Petrus Kanisius Tuaq.
Ia mengatakan penanganan distribusi BBM membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pengelola SPBU. Ketiga pihak tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Pemerintah Kabupaten Lembata juga akan menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) baru dan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain itu, SPBU dan agen penyalur akan diminta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mencegah penyimpangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Lembata. Pemerintah juga menargetkan masyarakat, khususnya nelayan dan kelompok penerima subsidi, memperoleh akses BBM yang lebih mudah dan tepat sasaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....