Julie Laiskodat Siap Kawal Aspirasi Pemerintah Daerah NTT di Banggar DPR RI

RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat.

Komitmen tersebut disampaikan Julie saat kunjungan kerja Banggar DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat 3 Juli 2026. Menurutnya, seluruh kepala daerah di NTT tetap memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan meski waktu pertemuan terbatas.

“Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT,” ujar Julie.

Lebih lanjut, Julie mengatakan dirinya bersama anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT I, Anita Jacoba Gah, akan memastikan setiap masukan dari pemerintah daerah tidak berhenti pada forum kunjungan kerja, tetapi dibahas dalam proses penyusunan anggaran di tingkat nasional.

“Di NTT dengan total 13 kursi, hanya kami berdua yang di Banggar. Jadi kami bersedia untuk mengawal seluruh NTT,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah daerah mengirimkan dokumen usulan secara tertulis apabila belum sempat disampaikan dalam forum. Menurut Julie, dokumen tersebut diperlukan agar setiap aspirasi terdokumentasi dengan baik dan dapat diperjuangkan secara sistematis.

“Kalau memang tidak sempat diserahkan, silakan kirim PDF ke kami juga. Rata-rata kepala daerah di sini punya nomor telepon saya dan Bu Anita,” katanya.

Julie menambahkan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional, termasuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Nanti kami yang akan titipkan pesan dan masukan dari bapak-ibu kepada Presiden. Kami tidak mau nasib NTT terus tidak menentu,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah melalui pembahasan anggaran negara, dengan harapan mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan dukungan fiskal bagi Provinsi NTT.