RRI.CO.ID, Ende – Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Senin 29 Juni 2026. Kondisi tersebut memicu kemacetan di ruas jalan sekitar SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar.

Antrean terlihat mengular hingga ratusan meter di SPBU Wirajaya sejak pukul 10.00 Wita. Situasi serupa juga terjadi di SPBU Ndao, sehingga arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan cukup tinggi.

Sejumlah pengendara mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite. Salah satunya Marcel Setu, sopir mobil pikap, yang mengatakan telah mengantre sejak pukul 11.30 Wita namun hingga pukul 15.30 Wita belum mendapat giliran pengisian.

Marcel menyebut lamanya antrean membuat waktu kerjanya terbuang sia-sia. Ia berharap distribusi BBM dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Keluhan serupa disampaikan seorang sopir angkutan kota yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku mulai mengantre sejak pukul 10.00 Wita dan kehilangan kesempatan memperoleh penumpang karena harus tetap berada di dalam antrean.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada pendapatan harian para sopir angkutan umum. Ia berharap persoalan antrean panjang segera diatasi agar aktivitas transportasi kembali berjalan normal.

Manajer SPBU 54.863.03 Wirajaya, Oktavianus Lie, mengatakan antrean panjang bukan disebabkan kelangkaan BBM. Ia menjelaskan kondisi itu dipicu oleh kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi yang diterapkan sejak awal Juni 2026.

Oktavianus menyebut kuota yang diterima SPBU setiap bulan mencapai 184 kiloliter untuk solar dan 416 kiloliter untuk pertalite. Menurutnya, jumlah tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan kendaraan di Kabupaten Ende sehingga penyaluran harus diatur secara bertahap setiap hari.

Ia menambahkan SPBU kini menyalurkan sekitar 8 hingga 16 kiloliter BBM per hari agar stok tetap tersedia hingga akhir bulan. Pihaknya mengaku tidak mengetahui alasan penerapan pembatasan kuota tersebut dan hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pertamina.