RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang benar dan jujur. Pendataan secara door to door berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala BPS Manggarai Barat, Imra Atil Husni, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Manggarai Barat, sebanyak 306 petugas diterjunkan untuk mendukung kegiatan tersebut, terdiri dari 267 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan 39 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang bertugas mengawasi kualitas hasil pendataan.

Menurutnya, sejauh ini proses pendataan berjalan cukup baik karena sebagian besar masyarakat bersikap kooperatif. Meski demikian, masih terdapat beberapa warga yang belum bersedia didata sehingga petugas melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan pelaksanaan sensus.

“Memang ada beberapa yang belum bersedia didata. Namun kami terus melakukan pendekatan dan memberikan pendampingan kepada petugas agar proses pendataan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi RRI, Selasa 30 Juni 202).

Lebih lanjut, dirinya menegaskan, Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan penyaluran bantuan maupun perpajakan. Ia menjelaskan, BPS hanya bertugas mengumpulkan data statistik yang nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai responden, untuk ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas kami dan memberikan data yang benar serta jujur. Kami juga memastikan bahwa kerahasiaan data responden terjaga dan pendataan ini tidak terkait dengan pajak, melainkan semata-mata untuk kepentingan statistik dan perumusan kebijakan perekonomian,” katanya.

BPS Manggarai Barat berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, baik di tingkat daerah maupun nasional.