RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat memperkuat komitmennya dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif melalui Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama penyandang disabilitas yang dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Komunitas Rumah Pekerti, Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk melibatkan kelompok disabilitas dan perempuan sebagai bagian penting dalam pengawasan seluruh tahapan pemilu.

Pendiri Rumah Pekerti, Margareta Sebukti, menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, Rumah Pekerti yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan pelestarian lingkungan siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya proses demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Muhammad Hamka. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif tidak hanya membuka akses bagi semua orang, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh proses demokrasi, termasuk mengawasi setiap tahapan pemilu.

"Demokrasi yang inklusif bukan hanya membuka pintu bagi semua orang, melainkan memastikan bahwa lantai di dalam ruangan tersebut cukup rata dan ramah untuk dipijak oleh setiap kaki yang melangkah masuk," ujarnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena Seriang, turut memberikan penguatan mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dalam menjaga kualitas demokrasi.

Mengusung tema "Pemilu Inklusif dan Pengawasan Partisipatif Bersama Kelompok Disabilitas dan Perempuan Mewujudkan Demokrasi Bersama", kegiatan ini mengajak masyarakat mengubah peran dari sekadar pemilih menjadi pengawal demokrasi. Melalui semangat "Dari Pemilih Menjadi Pengawal", peserta didorong untuk aktif mengawasi setiap tahapan pemilu demi mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Sebagai penutup, Bawaslu Kab. Manggarai Barat dan Rumah Pekerti menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat pengawasan partisipatif yang inklusif. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mengawal demokrasi, sehingga setiap tahapan pemilu dapat berlangsung lebih berkualitas, berkeadilan, dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh elemen masyarakat.