RRI.CO.ID, Ende – Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko geologi masih menjadi tantangan utama upaya mitigasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut mendorong perlunya peningkatan anggaran edukasi dan sosialisasi kebencanaan agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana alam.

Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, Arios Ghele Radja, menilai pengurangan risiko bencana harus dimulai dari peningkatan kapasitas masyarakat. Menurutnya, edukasi kebencanaan yang berkelanjutan jauh lebih efektif dibanding hanya berfokus pada penanganan saat bencana telah terjadi.

“Anggaran untuk mitigasi dan sosialisasi harus lebih besar karena biaya penanganan pasca bencana justru jauh lebih mahal,” ujar Arios dalam program Kentongan RRI Ende, Selasa, 14 April 2026.

Ia menjelaskan luasnya wilayah kerja yang mencakup Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat membuat upaya edukasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh lembaga teknis. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait menjadi kebutuhan mendesak untuk memperluas jangkauan informasi kebencanaan.

Menurut Arios, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten sangat penting sebagai ujung tombak edukasi masyarakat. Kehadiran BPBD yang aktif dapat membantu mempercepat penyebaran informasi mitigasi hingga ke desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana.

Ia menegaskan rendahnya kapasitas masyarakat sering berbanding lurus dengan tingginya risiko korban jiwa ketika terjadi bencana. Oleh sebab itu, pelatihan simulasi, penyuluhan kebencanaan, dan penyebaran informasi melalui media massa perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

Arios juga mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang turut membantu meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara ahli geologi, pemerintah, media massa, akademisi, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam pendekatan pentahelix penanggulangan bencana.

Ia berharap paradigma kebencanaan di daerah bergeser dari fokus tanggap darurat menuju pengurangan risiko sejak dini. Investasi pada pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi langkah paling efektif untuk melindungi warga sekaligus mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat bencana.