RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP keenam yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan kepada Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyerahan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Lembata Syafrudin Sira, Sekretaris Daerah Paskalis Ola Tapo Bali, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lembata, Lukman Suksin.

Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Kepala BKAD Kabupaten Lembata, Lukman Suksin, mengatakan opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan pemerintah daerah.

“BPK RI telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemda sesuai standar yang berlaku dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Lukman Suksin, Selasa, 9 Juni 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lembata dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, opini WTP diperoleh setelah pemerintah daerah memenuhi berbagai indikator penilaian yang ditetapkan BPK. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Lukman menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama enam tahun berturut-turut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Lembata berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, opini WTP diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.