Tanggapi Demo Pedagang Alok, Wabup Sikka Janji Tambah Fasilitas Lapak

RRI.CO.ID, Sikka – Puluhan pedagang Pasar Alok melancarkan aksi protes dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sikka guna menuntut pertanggungjawaban atas penertiban lapak dan tenda jualan mereka oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Aksi massa yang nekat memotong momentum rapat paripurna dewan ini memaksa jajaran eksekutif untuk segera membuka ruang dialog darurat demi meredam gejolak sosial pasca-operasi tata ruang.

Benturan kepentingan ini dipicu oleh keengganan sebagian kelompok pedagang untuk mengosongkan area steril di luar batas zonasi niaga resmi yang telah ditentukan daerah. Kendati Satpol PP mengklaim telah mengedepankan pendekatan persuasif, para pedagang berdalih bahwa kapasitas lapak internal yang disediakan pemerintah belum mampu menampung volume pedagang secara merata dan representatif.

"Pemerintah daerah tidak memiliki niat untuk menyulitkan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang. Jika jumlah lapak yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan, kami siap menambah fasilitas pendukung," tegas Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, di hadapan massa pedagang di Ruang Sidang Utama Lepo Kula Babong DPRD Sikka.

Langkah taktis penambahan fasilitas ini diambil sebagai jalan tengah guna menghentikan praktik kucing-kucingan antara pedagang kaki lima dan aparat penegak perda di lapangan. Komitmen tertulis ini menuntut kepatuhan timbal balik, di mana para pedagang diwajibkan segera membongkar tenda liar mereka secara mandiri dan masuk ke dalam ekosistem pasar yang legal.

Penyelesaian konflik agraria perkotaan ini menjadi ujian krusial bagi Pemkab Sikka dalam menyeimbangkan estetika kota dengan hak hidup ekonomi kerakyatan. Ruang komunikasi pasca-penertiban ini diharapkan melahirkan tata kelola Pasar Alok yang higienis, tertib, dan mampu mendongkrak pendapatan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan para pedagang kecil.