RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab terbatasnya pasokan minyak goreng di sejumlah titik penjualan di wilayah tersebut.

Gangguan pasokan dari distributor, kendala logistik, hingga pembatasan kuota pengiriman disebut menjadi penyebab utama kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.

Temuan tersebut diperoleh setelah Disdagrin melakukan monitoring terhadap ketersediaan stok, perkembangan harga, dan pola distribusi minyak goreng di tingkat pelaku usaha, distributor, dan penyalur resmi.

Hasil monitoring menunjukkan minyak goreng kemasan ukuran 1 liter, 2 liter, minyak goreng jerigen, serta beberapa merek yang umum beredar di pasaran menjadi produk yang paling sulit diperoleh. Sejumlah pedagang mengaku stok telah kosong sejak awal Juni 2026, sementara pasokan dari distributor belum kembali normal.

Selain berkurangnya pasokan dari pemasok, kendala distribusi antardaerah juga menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan minyak goreng. Pelaku usaha menyebut keterlambatan pengiriman akibat transportasi dan logistik, termasuk jadwal kapal, membuat pasokan tidak berjalan lancar.

Di sisi lain, beberapa pemasok juga menerapkan pembatasan kuota pengiriman kepada pedagang. Kondisi tersebut menyebabkan stok yang diterima lebih sedikit dibanding kebutuhan pasar, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.

Kepala Disdagrin Manggarai Barat, Adrianus Ojo, mengatakan, hasil monitoring menunjukkan keterbatasan stok lebih dipengaruhi oleh persoalan pasokan dan distribusi, bukan karena adanya indikasi penimbunan.

“Dari hasil pemantauan yang kami lakukan, keterbatasan minyak goreng di beberapa titik penjualan dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari distributor, kendala transportasi dan logistik, serta pembatasan kuota dari pemasok. Sampai saat ini kami belum menemukan informasi yang dapat memastikan adanya praktik penimbunan,” kata Adrianus dalam keterangannya, Jumat 12 Juni 2026.

Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan distributor, penyalur resmi, Bulog, dan pelaku usaha guna memastikan pasokan minyak goreng dapat kembali normal.

“Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan terus memantau stok, harga, dan distribusi minyak goreng. Kami juga akan berkoordinasi dengan distributor, penyalur resmi, Bulog, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya agar pasokan tetap berjalan dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ungkapnya.

Selain itu, Disdagrin juga mengimbau masyarakat untuk membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pemerataan distribusi di tengah keterbatasan pasokan yang masih terjadi.

Adapun pelaku usaha diminta menjaga kewajaran harga dan tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Pemerintah daerah menegaskan akan terus memperkuat pengawasan, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.