RRI.CO.ID, Kupang - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, bersama Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Vera Christina Asadoma, mengikuti Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tersebut berlangsung di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.

Program PAKU Integritas 2026 diikuti para wakil gubernur beserta pasangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi yang menitikberatkan pada penguatan integritas pribadi, keluarga, dan kelembagaan pemerintahan.

Pelatihan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI serta Gedung Merah Putih KPK RI. Melalui program tersebut, para peserta memperoleh pembekalan mengenai upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Selama kegiatan, para kepala daerah mendapatkan materi tentang internalisasi nilai-nilai dasar antikorupsi dan etika kepemimpinan. Materi tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen penyelenggara negara dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai penguatan budaya integritas dalam birokrasi daerah. Selain itu, mereka diajak mengidentifikasi berbagai risiko korupsi yang berpotensi muncul dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Program tersebut turut mendorong peserta menyusun rencana aksi penguatan integritas yang konkret dan terukur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain menyasar penyelenggara negara, PAKU Integritas juga memberikan pembekalan khusus kepada para istri atau pasangan kepala daerah. Keluarga dinilai memiliki peran penting sebagai benteng moral pertama dalam menjaga integritas pejabat publik.

Johni Asadoma mengatakan nilai-nilai integritas yang diperoleh selama pelatihan akan menjadi bekal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di NTT. Menurutnya, implementasi nilai integritas harus dilakukan secara berkelanjutan agar memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.

Ia menegaskan jika penguatan integritas menjadi salah satu kunci dalam mempercepat transformasi birokrasi di NTT. Pemerintah daerah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, melayani dengan sepenuh hati, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.