Asisten SDM Kapolri Tegaskan Seleksi Akpol 2026 Hanya Jalur Reguler

RRI.CO.ID, Jakarta - Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Anwar, menegaskan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara bersih. Proses seleksi juga berlangsung transparan, akuntabel, dan humanis sesuai prinsip BETAH yang menjadi pedoman rekrutmen Polri.

Penegasan tersebut disampaikan Irjen Pol Anwar saat memberikan arahan kepada jajaran SDM dan Humas Polri. Kegiatan berlangsung secara daring dari Jakarta pada Minggu, 7 Juni 2026, terkait pelaksanaan seleksi terpadu.

Dalam arahannya, Irjen Pol Anwar menjelaskan tahapan seleksi Akpol kini memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Pemeriksaan kesehatan atau Rikkes II dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 5 hingga 6 Juni.

Berdasarkan hasil sidang kelulusan menuju Rikkes II, sebanyak 513 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan. Jumlah tersebut terdiri atas 468 peserta pria dan 45 peserta wanita dari seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos menuju Rikkes II merupakan kandidat terbaik hasil penyaringan pada tahapan sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat yang telah ditetapkan.

Irjen Pol Anwar kembali mengingatkan seluruh panitia agar berpegang teguh pada prinsip BETAH. Menurutnya, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.

Ia menegaskan penerimaan Akpol Tahun Anggaran 2026 hanya dilakukan melalui jalur reguler nasional. Sistem seleksi diterapkan secara terbuka dengan mekanisme gugur pada setiap tahapan yang dijalani peserta.

As SDM Kapolri memastikan tidak terdapat jalur khusus dalam proses penerimaan calon Taruna dan Taruni. Tidak ada kuota prestasi, jalur titipan, perlakuan istimewa maupun tambahan kuota dalam seleksi.

Menurutnya, seluruh peserta harus bersaing secara sehat berdasarkan kemampuan dan hasil yang diperoleh. Karena itu, proses seleksi wajib dilaksanakan secara objektif, jujur, adil, dan profesional.

Untuk menjaga integritas rekrutmen, Polri melibatkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pada seluruh tahapan seleksi.

Irjen Pol Anwar juga meminta jajaran Karo SDM dan Humas Polri meningkatkan publikasi kepada masyarakat. Sosialisasi diperlukan agar tidak berkembang informasi keliru mengenai jalur khusus dalam seleksi Akpol.

Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme penerimaan calon perwira Polri. Dengan demikian, ruang bagi penyebaran isu menyesatkan dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan seleksi.

As SDM Kapolri menilai pola rekrutmen yang diterapkan Polri saat ini mendapat perhatian berbagai pihak. Sejumlah lembaga pengawas seperti Kompolnas, Ombudsman, LSM, dan Tim KPRB turut melakukan pemantauan.

Melalui pengawasan berlapis dan keterbukaan informasi, Polri berharap kepercayaan publik terus meningkat. Seluruh jajaran diminta menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat demi mendukung rekrutmen yang berintegritas.