RRI.CO.ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkiades Laka Lena, menginstruksikan seluruh pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah NTT untuk menerapkan standar pelayanan dan higienitas yang tinggi dalam penyediaan makanan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melkiades saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Gedung Sasando, Kupang, Jumat, 5 Juni 2026.

Menurut Melkiades, Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di NTT. Karena itu, seluruh dapur penyedia makanan wajib menjaga kualitas makanan yang disajikan.

"Saya minta tidak ada main-main dengan kualitas. Seluruh Dapur MBG di NTT harus memiliki standar pelayanan yang sama, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak yang higienis, hingga cara penyajiannya kepada anak-anak kita," tegas Melkiades.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan tiga aspek utama yang wajib dipenuhi seluruh pengelola Dapur MBG di 22 kabupaten/kota se-NTT.

Aspek pertama adalah pemenuhan standar gizi melalui penyajian makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral secara seimbang. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal seperti kelor (marungga), ikan segar, serta hasil pertanian daerah untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Aspek kedua berkaitan dengan higienitas dan sanitasi. Seluruh proses pengolahan makanan harus dilakukan secara bersih dengan memperhatikan standar kesehatan. Pengelola dapur diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan kerja, peralatan masak, serta memastikan petugas menggunakan alat pelindung diri seperti celemek dan penutup kepala.

Sementara itu, aspek ketiga adalah ketepatan waktu distribusi makanan. Makanan harus didistribusikan dalam kondisi segar sebelum waktu makan peserta didik guna menghindari penurunan kualitas maupun risiko kontaminasi bakteri.

Untuk memastikan standar tersebut diterapkan secara konsisten, Pemerintah Provinsi NTT akan membentuk tim pengawas yang melibatkan Dinas Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten dan kota.

Melkiades menegaskan pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi bahkan mencabut izin operasional dapur yang terbukti mengabaikan standar kualitas pelayanan atau menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi.

"Ini adalah amanah besar. Dana yang digelontorkan negara harus kembali dalam bentuk kesehatan dan kecerdasan anak-anak NTT. Saya minta seluruh bupati dan wali kota turun langsung memantau Dapur MBG di wilayah masing-masing," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT berharap penerapan standar yang ketat dapat menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi muda di wilayah Nusa Tenggara Timur.