RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata resmi menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Lembata, Maria Anastasia Bara Baje, S.STP., M.Si., mengatakan perda tersebut menjadi landasan hukum dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Tujuan besar yang ingin dicapai adalah menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” kata Maria dalam dialog di Pro 1 RRI Ende, Rabu 20 Mei 2026.
Menurutnya, perda tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sekaligus bentuk kontribusi Kabupaten Lembata dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak.
Maria menjelaskan, implementasi perda akan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat, hingga forum anak dalam mendukung pemenuhan hak anak.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah tengah memproses pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melalui keputusan bupati. Gugus tugas tersebut nantinya bertugas menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak periode 2026–2030.
Selain itu, sosialisasi perda akan dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa agar seluruh pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
“Perda ini bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lembata berharap kehadiran perda tersebut dapat memperkuat upaya perlindungan anak sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi generasi masa depan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....