RRI.CO.ID, Manggarai – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 April 2026 tetap tumbuh positif sebesar 4,85 persen meski pagu anggaran tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp226,39 miliar atau tumbuh 7,11 persen. Sementara penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp1,25 triliun atau meningkat 4,45 persen.

Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kinerja yang baik dari satuan kerja kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai optimal dalam menyalurkan dana TKDD.

Menurut Akhmad, meski pagu APBN tahun 2026 turun sebesar Rp873,88 miliar atau berkurang 17,66 persen dibanding tahun lalu, realisasi anggaran hingga akhir April justru lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025. “Meski pagu alokasi menurun, realisasi anggaran hingga 30 April 2026 justru lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Akhmad.

Ia menjelaskan, belanja pegawai mengalami kenaikan Rp13,98 miliar atau tumbuh 12,06 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya pembayaran gaji PPPK tahun 2026 sebesar Rp5,70 miliar.

Akhmad menambahkan, belanja modal juga meningkat Rp7,60 miliar atau tumbuh 36,72 persen. Peningkatan ini didorong percepatan realisasi proyek pada sejumlah satuan kerja strategis seperti KSOP Kelas III Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, KPP Pratama Ruteng, serta Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi NTT.

Akhmad mengakui adanya penurunan, realisasi belanja barang sebesar Rp6,55 miliar atau minus 8,76 persen. Penurunan ini dinilai wajar karena pada tahun 2025 terdapat agenda Pemilu yang menyerap anggaran cukup besar, sementara pada tahun 2026 agenda tersebut sudah tidak lagi berlangsung.

Penurunan terbesar terjadi pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah pada Satker PJN Wilayah III NTT untuk pemeliharaan jalan nasional, dengan penurunan mencapai Rp128,47 miliar.

Sementara itu, penyaluran TKDD, Akhmad mengakui adanya kenaikan sebesar Rp53,36 miliar atau tumbuh 4,45 persen. Kenaikan terutama ditopang Dana Alokasi Umum (DAU) yang naik Rp40,58 miliar serta DAK Non-Fisik yang meningkat Rp92,77 miliar atau tumbuh 48,04 persen.

Namun, penyaluran Dana Desa mengalami penurunan Rp68,86 miliar yang dipengaruhi kebijakan pengurangan pagu Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp343,32 miliar. Ia menegaskan, Kinerja APBN yang tetap terjaga turut berdampak pada stabilitas ekonomi regional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada, inflasi year on year pada April 2026 berada di angka 2,03 persen, sedikit meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 1,51 persen.

Angka tersebut menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar.

Pemerintah melalui APBN terus menjaga distribusi barang dan mendukung produktivitas sektor pertanian serta peternakan. Dari sisi permintaan, pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran belanja negara, sehingga konsumsi rumah tangga tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.