RRI.CO.ID, Manggarai – Delapan kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Manggarai sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Predikat tertinggi ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa, 26 Mei 2026.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, mendapat kehormatan mewakili seluruh kepala daerah se-Provinsi NTT untuk menyampaikan sambutan resmi. Dalam sambutannya, Bupati Hery memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT beserta tim pemeriksa atas profesionalisme dan integritas mereka dalam mengaudit laporan keuangan daerah.

“Atas nama seluruh kepala daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan profesionalisme,” ujarnya.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, pada Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menegaskan, audit yang dilakukan BPK bukan sekadar rutinitas konstitusional tahunan. Lebih dari itu, proses ini menjadi instrumen evaluasi krusial untuk mengukur transparansi, menilai akuntabilitas anggaran, menguji sistem pengendalian intern, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Terkait keberhasilan Manggarai mempertahankan predikat WTP selama delapan tahun terakhir, Bupati Hery mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terlena. Menurutnya, capaian ini harus menjadi pelecut motivasi untuk terus menjaga kualitas tata kelola keuangan.

“Predikat WTP bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab moral bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Bupati.

Bupati juga tidak menampik adanya tantangan pengelolaan keuangan ke depan yang semakin kompleks, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan efisiensi program prioritas masyarakat.

Kuncinya, menurut Bupati, ada pada sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan BPK RI. Pemkab Manggarai juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK melalui penyusunan rencana aksi yang terukur dan tepat waktu.