RRI.CO.ID, Ende - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama para kepala daerah se-NTT menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2026 PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, Minggu (24/5/2026), di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. Rapat yang dipimpin langsung Gubernur NTT Melki Laka Lena itu turut dihadiri para bupati dan wali kota se-NTT serta perwakilan Bank Jatim.

Dalam rapat tersebut, para pemegang saham membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kelembagaan dan pengembangan bisnis Bank NTT. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan bahwa seluruh pembahasan berlangsung konstruktif dan menghasilkan berbagai keputusan penting guna memperkuat kontribusi Bank NTT terhadap pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.

Menurut Gubernur Melki, para peserta RUPS secara mendalam mengevaluasi kondisi Bank NTT, mulai dari perkembangan aset, pengembangan bisnis, hingga rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Ia menegaskan seluruh kepala daerah berkomitmen bersama untuk membesarkan Bank NTT agar semakin sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

Selain itu, RUPS juga menyepakati perubahan struktur manajemen sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari sebelumnya tujuh direksi dan lima komisaris menjadi lima direksi dan tiga komisaris. Dalam rapat tersebut turut disetujui pengangkatan Revi Adiana Silawati dari Bank Jatim sebagai Direktur Kepatuhan Bank NTT menggantikan Chris Adoe.

Revi diketahui memiliki pengalaman selama 30 tahun di Bank Jatim dan dijadwalkan dilantik pada 26 Mei 2026. Forum RUPS juga menyetujui usulan Flouri Rita Wuisan sebagai calon komisaris independen Bank NTT. Tidak hanya itu, forum pemegang saham turut menyepakati perubahan status PT Bank NTT menjadi Bank NTT Perseroda sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.

RUPS juga menetapkan tambahan penyertaan modal dari sejumlah daerah, yakni Kabupaten Malaka sebesar Rp5 miliar, Kabupaten Alor Rp3 miliar, dan Pemerintah Provinsi NTT Rp30 miliar. Gubernur Melki juga mengajak masyarakat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT senilai Rp350 miliar yang dialokasikan untuk UMKM dan pekerja migran guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di NTT.