Polres Manggarai Barat Siap Kawal Satgas Wisata Bahari Labuan Bajo

RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Kepolisian Resor Manggarai Barat menyatakan kesiapan penuh mendukung penguatan tata kelola wisata bahari di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) melalui keterlibatan aktif dalam Satuan Tugas (Satgas) Penguatan Sinergi Penyelenggaraan Wisata Bahari.

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat sosialisasi pelaksanaan tugas Satgas yang dipimpin Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, di Ruang Rapat Bupati, Kamis 21 Mei 2026.

Satgas lintas instansi itu dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 115/KEP/HK/2026 tanggal 16 Maret 2026, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan sektor wisata bahari di Labuan Bajo.

Wakapolres Manggarai Barat, Kompol Martinus Pake, mengatakan pihaknya siap mengawal seluruh langkah strategis Satgas, termasuk patroli bersama dan penegakan hukum di wilayah perairan wisata.

“Kami dari Polres Manggarai Barat siap mendukung penuh seluruh rencana aksi Satgas ini. Kami akan mengintensifkan patroli bersama dan memastikan penegakan hukum di laut berjalan efektif,” kata Martinus.

Ia menegaskan, kepolisian akan menindak tegas operator kapal wisata maupun agen perjalanan yang tidak mematuhi standar keselamatan pelayaran dan aturan yang berlaku.

“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Kami tidak ingin citra pariwisata Labuan Bajo tercoreng akibat kelalaian standar keselamatan maupun praktik ilegal,” ujarnya.

Selain fokus pada keselamatan wisatawan, Polres Manggarai Barat juga mendukung upaya penertiban praktik pungutan liar dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata bahari.

Menurutnya, Satgas akan melakukan pendataan dan pengawasan terhadap agen perjalanan wisata ilegal atau agen yang beroperasi tanpa izin resmi di Manggarai Barat.

“Kehadiran personel kepolisian di lapangan diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta menutup celah kebocoran PAD,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, Satgas akan fokus pada delapan aspek utama, meliputi tata kelola kapal wisata, legalitas usaha perjalanan wisata, sertifikasi pramuwisata, standarisasi dive operator, keamanan water sport, hingga penataan aktivitas budidaya perikanan di kawasan wisata.

Sementara itu, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas tata kelola wisata agar Labuan Bajo tidak mengalami degradasi seperti yang pernah terjadi di Bunaken.

“Pariwisata akan terus bersinar jika dijaga dengan baik. Tugas kita memastikan cahaya pariwisata ini tidak pernah redup,” kata Edistasius.

Lebih lanjut, ia uga menyoroti pentingnya penataan kawasan perairan, termasuk penempatan kapal wisata agar tetap menjaga estetika kawasan waterfront dan area strategis pariwisata.

Menurut Bupati, pembentukan Satgas bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi lain, melainkan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam satu koordinasi terpadu.

“Kita melaksanakan tugas masing-masing secara bersama-sama dalam satu komando terintegrasi. Ini adalah wadah kolaboratif untuk menjaga marwah negara di gerbang pariwisata dunia,” ujarnya.

Satgas tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya KSOP, Polri, TNI AL, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, serta Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga memastikan dukungan anggaran operasional Satgas sebagai bentuk komitmen menjaga Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata premium Indonesia.